Frequently Asked Question e-Faktur Pajak

FAQ e-Faktur


Last Update: 2015/01/15

A. Latar Belakang

1. Apa dasar hukum pembuatan e-Faktur?
2. Apa latar belakang diluncurkannya e-Faktur?
3. Apa keuntungan menggunakan e-Faktur sebagai Penjual dan pembeli?

B. Persiapan Penggunaan e-Faktur

1. Kapan saya harus menggunakan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur pajak?
2. Dimana dan bagaimana cara memperoleh aplikasi e-Faktur?
3. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat e-Faktur?
4. Apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik?
5. Apa fungsi sertifikat elektronik?
6. Bagaimana cara memperoleh sertifikat elektronik?
7. Apa persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk meminta digital sertifikat?
8. Bagaimana dengan PKP yang tidak mempunyai komputer?
9. Apakah e-Faktur hanya bisa digunakan melalui komputer atau laptop saja, bagaimana dengan handphone smartphone?
10. Apabila ada permasalahan terkait dengan kendala teknis kemana bisa dihubungi?
11. Bagaimana jika PKP meminta menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015?
12. Apa yang dimaksud dengan Akun PKP dan apa fungsinya?

C. Penggunaan e-Faktur

1. Setelah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur, apakah masih diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas?
2. Jika PKP sudah memiliki sistem pembuatan FP, apakah masih harus menginput data FP per transaksi (key in)?
3. Apakah e-Faktur harus dicetak dan ditandatangani?
4. Apakah e-faktur boleh dicetak di kertas perusahaan yang telah ada logonya?
5. Apakah e-faktur masih perlu dibuat rangkap 2?
6. Faktur Pajak Gabungan apakah masih diperkenankan di e-Faktur?
7. Bagaimana pembuatan e-Faktur oleh Cabang yang telah dilakukan Pemusatan tempat terutang PPN?
8. Apakah 1 aplikasi e-Faktur dapat digunakan untuk beberapa PKP?
9. Apakah dalam satu komputer dapat digunakan untuk aplikasi e-Faktur beberapa Pengusaha Kena Pajak?
10. Terdapat beberapa ketentuan pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan stempel. Apakah hal tersebut sudah tersedia di aplikasi e-Faktur?
11. Apabila jumlah halaman e-Faktur lebih dari satu, apakah di setiap halaman ada QR Code nya?
12. Pada pembuatan Faktur Pajak elektronik ada mekanisme pelaporan ke DJP/upload ke sistem DJP untuk memperoleh persetujuan/ approval. Apa saja yang harus dimintakan approval pada aplikasi e-Faktur?
13. Dalam proses approval, apa saja yang dicek oleh DJP?
14. Apakah e-Faktur yang sudah mendapat approval merupakan Faktur Pajak yang sah?
15. Apakah ada batas waktu melakukan pelaporan/upload e-Faktur?
16. Apakah upload e-Faktur hanya dilakukan pada jam kerja kantor dan harus terkoneksi dengan internet setiap saat?
17. Apabila pada proses upload terjadi kendala teknis, misal internet terputus atau listrik mati, apakah e-Faktur memberikan informasi Faktur mana saja yang berhasil di upload?
18. Bagaimana jika data e-Faktur yang dimiliki PKP berbeda dengan data yang ada di DJP?
19. Dalam keadaan tertentu, apakah PKP diperkenankan meminta database e-Faktur yang telah dibuat ke DJP?
20. Jika data e-Faktur hilang, apa yang harus dilakukan oleh PKP?
21. Jika jaringan internet offline atau aplikasi e-Faktur tidak dapat diakses, apa yang harus dilakukan PKP dalam menerbitkan Faktur?
22. Bagaimana jika PKP lupa password dan passphrase?
23. Apakah tanggal Faktur Pajak diperkenankan lebih dulu dari tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak?
24. Apakah Nomor Seri Faktur diperkenankan tidak urut?
25. Apakah tanggal SSP PPN Jasa Luar negeri harus sama dengan masa pelaporan?
26. Bagaimana cara pembuatan e-Faktur jika pembeli nya tidak ber NPWP?
27. Apakah aplikasi e-Faktur sudah mengakomodasi pengkreditan masa pajak yang tidak sama pada pembuatan SPT PPN?
28. Apakah harga satuan, DPP, PPN pada e-Faktur dapat bernilai 0?
29. Apakah Diskon dapat diberikan atas keseluruhan Faktur, tidak per item barang. Bagaimana teknisnya
30. Bagaimana pengisian di e-Faktur terkait uang muka yang belum diketahui jumlah dan harga barang yang akan diserahkan?
31. Apakah aplikasi e-Faktur mempunyai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan data Faktur Pajak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait data Faktur Pajak yang dihasilkan oleh e-Faktur?
32. Apakah faktur komersial dapat merangkap/berfungsi juga sebagai e-Faktur sebagaimana yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas?
33. Apakah lampiran e-Faktur yang memuat detil penyerahan diperkenankan untuk tidak input di aplikasi tetapi dengan dengan cara dilampirkan pada cetakan e-Faktur seperti yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas?
34. Apakah e-Faktur boleh ditandatangani secara basah apabila konsumen menghendakinya?
35. Apa yang dimaksud dengan QR code pada e-faktur dan apa fungsinya?
36. Pada aplikasi e- Faktur terdapat beberapa password, bagaimana tips untuk mengingatnya?
37. Faktur Pajak Pengganti, input harga dsb bagaimana penggantiannya?
38. Beda Faktur Pajak Pengganti dengan Pembatalan Faktur Pajak?
39. Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak di Masa sebelum menggunakan e-Faktur?
40. Faktur Pajak pengganti apakah perlu dicap?
41. Apabila terjadi kesalahan tulis Kode Faktur, apakah dibuatkan Faktur Pajak Pengganti atau dibatalkan?
42. Apakah Nota Retur bisa diprint menggunakan aplikasi e-Faktur?
43. Input retur sebelum e-Faktur
44. Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak bagi PKP deemed
45. Pembuatan e-Faktur untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain, khususnya untuk jasa tenaga kerja dan freight forwarding
46. Apakah e-Faktur bisa menggunakan kurs/valuta asing?
47. Apakah kurs bisa per item barang?
48. Mengapa PPN uang muka tidak langsung otomatis 10%?
49. Belum ada satuan barang pada aplikasi e-Faktur
50. Apakah kode barang harus diisi, bagaimana jika tidak memiliki kode barang?
51. Bagaimana menambah keterangan yang ada di e-Faktur?
52. Apakah penandatangan Faktur Pajak boleh orang asing?
53. Penandatangan Faktur. Apakah seluruh admin e-Faktur dilaporkan ke KPP sebagai penandatangan Faktur Pajak
54. Berapa maksimal jumlah admin yang diperkenankan untuk mengupload e-Faktur?
55. Apakah admin/perekam bisa di ubah atau dihapus?
56. Apakah pedagang eceran menggunakan e-Faktur?
57. Kami selama ini PKP yang menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai PER-10/PJ/2010, apakah kami tetap harus menggunakan aplikasi e-faktur?
58. Bagaimana dengan PEB dan PIB di aplikasi e-Faktur?
59. Apakah pelaporan SPT PPN harus menggunakan aplikasi pembuatan SPT di e-Faktur?
60. Bagaimana melakukan filter atas Faktur Pajak yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN satu masa tertentu dengan Faktur Pajak yang belum dilaporkan pada pada masa tersebut?
61. Bagaimana pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menggunakan e-Faktur atas transaksi oleh Penjual yang menggunakan e-Faktur?
62. Setelah menggunakan e-Faktur apakaah ke depan dalam proses pemeriksaan masih diminta menyampaikan hardcopy?
63. Dalam hal pindah KPP, apakah nomor seri Faktur Pajak yang diterima di KPP lama masih bisa digunakan?
64. Dalam hal PKP pindah KPP, bagaiman dengan sertifikat elektronik?

D. Pemanfaatan e-Faktur

1. Bagaimana cara lawan transaksi/pembeli meyakini kebenaran e-Faktur yang diterimanya?
2. Bagaimana cara masyarakat/pembeli mengecek e-Faktur merupakan Faktur Pajak yang valid?

A. Latar Belakang



1. Apa dasar hukum pembuatan e-Faktur?





Dasar hukum pembuatan e-Faktur sbb:
• UU Nomor 42 TAHUN 2009    tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM.
• PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara   pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
• PER-17/PJ/2014        tentang  perubahan   kedua  atas   PER-24/PJ/2012 tentang  bentuk,   ukuran,   prosedur  pemberitahuan   dalam  rangka pembuatan,   tata   cara   pengisian   keterangan,    pembetulan   atau penggantian, dan pembatalan FP.
• PER-16/PJ/2014    tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.


2. Apa latar belakang diluncurkannya e-Faktur?





Yang mendasari DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non   PKP   yang   menerbitkan   faktur pajak   padahal   tidak   berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur  pajak  fiktif,  atau  faktur  pajak  ganda.   Juga   karena   beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.


3. Apa keuntungan menggunakan e-Faktur sebagai Penjual dan pembeli?





Bagi penjual dapat menikmati kemudahan antara lain: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-faktur tidak harus dicetak sehingga  mengurangi  biaya  kertas,  biaya cetak,  dan  biaya penyimpanan, aplikasi e-faktur sekaligus pembuatan spt masa ppn dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui website DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.
Bagi pembeli: terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual


B. Persiapan Penggunaan e-Faktur



1. Kapan saya harus menggunakan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur pajak?





Penerbitan   Faktur   Pajak   dengan   menggunakan   aplikasi   e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-faktur dibagi sebagai berikut:
a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu
b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP jawa dan bali
c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional


2. Dimana dan bagaimana cara memperoleh aplikasi e-Faktur?





Dapat   diperoleh   di   KPP   tempat   PKP   dikukuhkan   atau   dapat mendownload pada laman:
a. e-Faktur  Windows  32  bit,  aplikasi  bisa  di  download  di
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip
b. e-Faktur  Windows  64  bit,  aplikasi  bisa  di  download  di
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip
c. e-Faktur  Linux  32  bit,  aplikasi  bisa  di  download  di
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
d. e-Faktur  Linux  64  bit,  aplikasi  bisa  di  download  di
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
e. e-Faktur  Macinthos  64  bit,  aplikasi  bisa  di  download  di
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip


3. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat e-Faktur?





a. Telah memiliki Sertifikat Elektronik (FAQ Nomor B.4)
b. Menyiapkan  komputer,  rekomendasi  kebutuhan untuk dapat menjalankan  aplikasi  e-Faktur  Pajak  adalah  perangkat  keras  berupa:
Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB Harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, Mouse, dan Keyboard dan Perangkat Lunak berupa Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader
c. Terhubung  dengan  jaringan  internet  baik  direct  connection  ataupun
proxy
d. Menyiapkan password permintaan nomor seri faktur pajak (e-NOFA)
e. Menyiapkan username penandatangan faktur pajak
f. Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari KPP
atau dari website DJP
g. Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor
sesuai manual user aplikasi.


4. Apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik?





Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014)


5. Apa fungsi sertifikat elektronik?





Sebagai  prasyarat  untuk  mendapatkan  layanan  perpajakan  secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya (SE-20/PJ/2014)


6. Bagaimana cara memperoleh sertifikat elektronik?





PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha   Kena   Pajak   dikukuhkan   dengan   menyampaikan   Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.
Selanjutnya petugas di KPP akan memandu PKP untuk melakukan prosedur berikutnya
(SE-20/PJ/2014)


7. Apa persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk meminta digital sertifikat?





a. Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain
b.Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
-Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan
-Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik
c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP denagn dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT
d. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli    penunjukan    sebagai    BUT/permanent    establisment    dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
f. Dalam   hal   pengurus   merupakan   Warga   Negara   Asing   harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotocopy dokument tersebut.
g. Menyampaikan softcopy pas foto terbatu yang dsimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
h. Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan


8. Bagaimana dengan PKP yang tidak mempunyai komputer?





Diminta untuk meminjam/menyewa komputer di tempat persewaan komputer. Namun demikian mengingat harga komputer dan  atau notebook sekarang ini lebih terjangkau, lebih baik mulai menganggarkan untuk membeli/mengadakan komputer/notebook


9. Apakah e-Faktur hanya bisa digunakan melalui komputer atau laptop saja, bagaimana dengan handphone smartphone?





Sementara ini belum dapat digunakan di handphone dan smartphone.


10. Apabila ada permasalahan terkait dengan kendala teknis kemana bisa dihubungi?





Silahkan menghubungi Account Representative Saudara di KPP tempat Saudara   dikukuhkan atau dapat menghubungi petugas kami di Kring Pajak no telepon (021) 500200. Dalam hal kendala tersebut belum tertangani, maka akan diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.


11. Bagaimana jika PKP meminta menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015?





PKP silahkan mengajukan surat permintaan ke KPP tempat terdaftar. Selanjutnya  KPP  akan  meneruskan  ke  Kantor  Pusat  DJP  dengan ditembusan ke Kepala Kanwil masing-masing. Kantor Pusat DJP, dalam hal ini Direktorat Peraturan Perpajakan I akan menerbitkan Surat Keputusan untuk menetapkan PKP yang bersangkutan setelah melalui koordinasi dengan direktorat teknis terkait


12. Apa yang dimaksud dengan Akun PKP dan apa fungsinya?





Akun PKP adalah wadah layanan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pemberian layanan secara elektronik dalam hal ini adalah pemberian digital sertifikat dan pemberian nomor seri faktur pajak melalui website.
Fungsinya  untuk  mempermudah  pelayanan   kepada   PKP  sekaligus memberikan keamanan.
Untuk dapat menggunakan Akun PKP, PKP harus mengaktifkan Akun tersebut


C. Penggunaan e-Faktur



1. Setelah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur, apakah masih diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas?





PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas, apabila setelah ditunjuk sebagai PKP e-Faktur namun PKP tersebut tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik maka PKP dianggap tidak membuat Faktur Pajak.


2. Jika PKP sudah memiliki sistem pembuatan FP, apakah masih harus menginput data FP per transaksi (key in)?





PKP yang sudah memiliki sistem pembuatan FP tidak harus menginput data FP per transaksi (key in) karena PKP dapat melakukan impor data dari sistem FP-nya ke aplikasi e-Faktur dengan menggunakan skema dan mekanisme impor data.
Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Faktur dalam format csv ke dalam database aplikasi.
Tahapan melakukan import faktur adalah :
1. Menyiapkan file csv data faktur yang akan diimport sesuai dengan skema import dari Direktorat Jenderal Pajak;
2. Melakukan import data dari menu Faktur.
Tata cara impor data dapat dilihat pada User Manual/Help pada aplikasi e-Faktur pada menu Import Faktur/Dokumen Lain.


3. Apakah e-Faktur harus dicetak dan ditandatangani?





- e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan.
- e-Faktur ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.


4. Apakah e-faktur boleh dicetak di kertas perusahaan yang telah ada logonya?





Ya.
e-Faktur berbentuk elektronik dalam format file PDF namun dalam hal PKP membutuhkan e-Faktur untuk dicetak maka file e-Faktur berbentuk PDF tersebut dapat dicetak menggunakan kertas perusahaan yang telah ada logonya dan e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.


5. Apakah e-faktur masih perlu dibuat rangkap 2?





e-Faktur  tidak  perlu dibuat  rangkap  2  karena e-Faktur  berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan.


6. Faktur Pajak Gabungan apakah masih diperkenankan di e-Faktur?





Ya, Faktur Pajak Gabungan masih diperkenankan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Yang perlu diperhatikan adalah Faktur Pajak Gabungan digunakan untuk penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan.


7. Bagaimana pembuatan e-Faktur oleh Cabang yang telah dilakukan Pemusatan tempat terutang PPN?





Pada prinsipnya, PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, pembuatan faktur pajak dilakukan oleh tempat yang ditunjuk sebagai tempat pemusatan PPN tersebut. Namun dalam hal tempat lain yang tidak menjadi tempat pemusatan tersebut membuat faktur pajak, maka harus mengikuti hal-hal sebagai berikut:
- identitas pembuat faktur adalah identitas tempat pemusatan PPN.
- Penandatangan faktur tersebut adalah pejabat/ pegawai yang ditunjuk yang telah diberitahukan oleh PKP tempat pemusatan termasuk dalam hal ini pengurus/pimpinan cabang.
Untuk menggunakan aplikasi e-faktur dapat melalui 2 cara yaitu:
- Untuk PKP yang sudah Pemusatan, pengadministrasian Faktur Pajak dilakukan oleh Pusat. Namun demikian, pembuatan e-Faktur dapat dilakukan oleh cabang yang mengikuti pemusatan
apabila  cabang   yang   mengikuti   pemusatan   tersebut  telah memiliki sertifikat elektronik dan nama yang tercantum dalam e-Faktur adalah pejabat/pegawai yang berhak menandatangani
Faktur Pajak yang telah dilaporkan oleh PKP Pusat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Atau    PKP    cabang    tersebut    membuat    e-Faktur    dengan menggunakan aplikasi e-Faktur dengan menggunakan network database yang terhubung kepada komputer/aplikasi e-Faktur PKP Pusat yang berfungsi sebagai server. Dalam hal ini, PKP Cabang tidak memerlukan sertifikat elektronik.


8. Apakah 1 aplikasi e-Faktur dapat digunakan untuk beberapa PKP?





Bahwa 1 Sertifikat Elektronik diberikan untuk 1 PKP dan 1 Sertifikat Elektronik   digunakan untuk 1 Aplikasi e-Faktur sehingga 1 Aplikasi e-faktur tidak dapat digunakan untuk beberapa PKP.


9. Apakah dalam satu komputer dapat digunakan untuk aplikasi e-Faktur beberapa Pengusaha Kena Pajak?





Pada prinsip 1 komputer dapat digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi e-faktur namun demikian untuk keamanan data transaksi dan kenyamanan aplikasi tidak disarankan untuk menggunakan beberapa aplikasi e-Faktur dalam 1 komputer.


10. Terdapat beberapa ketentuan pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan stempel. Apakah hal tersebut sudah tersedia di aplikasi e-Faktur?





Ya, aplikasi e-Faktur sudah menyediakan fitur untuk transaksi tertentu yang memerlukan stempel pada faktur pajak. PKP tinggal memilih kode transaksi yang sesuai dengan ketentuan. Contoh:
Pada saat PKP menginput data transaksi pada aplikasi e-Faktur atas penyerahan dengan kode transaksi 07 atau 08 (penyerahan yang PPN-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau PPN-nya dibebaskan), maka pada   e-Faktur   tersebut   akan   muncul   stempel   otomatis   “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP Nomor...” atau “PPN dan PPnBM TIDAK DIPUNGUT”. (format stempel telah mengikuti ketentuan yang berlaku)


11. Apabila jumlah halaman e-Faktur lebih dari satu, apakah di setiap halaman ada QR Code nya?





Tidak, QR Code hanya muncul pada halaman terakhir setelah tempat dan tanggal Faktur Pajak serta Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
QR Code berisi data Faktur yang telah memperoleh persetujuan dari DJP yakni nomor Faktur, Alamat dan NPWP Penjual dan Pembeli, harga satuan, jumlah barang, harga total, DPP, PPN dan PPnBM (Pasal 13 ayat (5) UU PPN)


12. Pada pembuatan Faktur Pajak elektronik ada mekanisme pelaporan ke DJP/upload ke sistem DJP untuk memperoleh persetujuan/ approval. Apa saja yang harus dimintakan approval pada aplikasi e-Faktur?





Pada prinsipnya yang perlu dimintakan approval DJP adalah atas
- Faktur Pajak Keluaran; dan
- Faktur Pajak Masukan
- Faktur Pajak Pengganti,
- Pembatalan Faktur Pajak Keluaran,
- Perekaman Retur Pajak Keluaran
- Pembatalan Faktur Pajak,
- Pembuatan Retur Pajak Masukan
(Pasal 11 ayat (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena)


13. Dalam proses approval, apa saja yang dicek oleh DJP?





DJP akan melakukan pengecekan, meliputi:
1. NPWP (apakah NPWP penerbit Faktur atau NPWP lawan transaksi penerbit Faktur valid)
2. Status PKP (Apakah Penerbit Faktur merupakan PKP pada saat tanggal Faktur Pajak diterbitkan dan Apakah PKP yang menerbitkan Faktur merupakan PKP yang wajib menerbitkan e-Faktur)
3. Nomor Seri Faktur Pajak (Apakah Nomor Seri yang tertera di Faktur Pajak benar merupakan jatah nomor seri penerbit Faktur Pajak dan Apakah tanggal Faktur Pajak tidak kurang dari/sebelum tanggal Pemberitahuan NSFP dari DJP)
(Pasal 13 ayat (5) UU PPN, Pasal 3A ayat (1) UU PPN, Kep-136/PJ/2014 Pasal 13 ayat (5) UU PPN, Pasal 11 ayat (3) PER-16/PJ/2014 Pasal 13 ayat (9) UU PPN)


14. Apakah e-Faktur yang sudah mendapat approval merupakan Faktur Pajak yang sah?





Ya, e-Faktur yang telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan Faktur Pajak yang sah proses penerbitannya. Dalam hal keterangan yang tercantum pada e-Faktur merupakan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya maka e-Faktur tersebut tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Faktur Pajak yang sah.
Berdasarkan PER-16/PJ/2014 telah diatur bahwa e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.
(Pasal 11 ayat (4) PER-16/PJ/2014)


15. Apakah ada batas waktu melakukan pelaporan/upload e-Faktur?





Sesuai dengan PER-16/PJ/2014, batas waktu pelaporan/upload e-Faktur ke DJP tidak diatur. Namun demikian sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang lazim, Pembeli akan meminta Faktur Pajak sesegera mungkin. Untuk menghindari adanya transaksi/penyerahan BKP/JKP yang lupa tidak dilaporkan/upload ke DJP yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi perpajakan yang berlaku, diminta untuk sesegera mungkin melakukan pelaporan/upload e-Faktur tersebut. 
Referensi:
Pasal 9 ayat (9) UU PPN
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan


16. Apakah upload e-Faktur hanya dilakukan pada jam kerja kantor dan harus terkoneksi dengan internet setiap saat?





Upload e-Faktur dapat dilakukan 24 jam dan tidak terbatas pada jam kerja kantor.
Jaringan internet diperlukan hanya pada saat:
- Registrasi aplikasi e-Faktur saat pertama kali;
- Autoupdate aplikasi e-Faktur;
- Upload data e-Faktur;
- Sinkronisasi data profil PKP (dalam hal terdapat perubahan data PKP Penjual, misal. nama atau alamat berubah).
Catatan:
Perlu   diperhatikan   bahwa   dalam   aplikasi   e-Faktur   terdapat   fitur “uploader“ (fitur koneksi ke sistem DJP). Fitur ini aktif selama 6 jam dari aktivitas upload terakhir. Contoh: upload pukul 09.00, uploader akan terhenti pada pukul 15.00 dalam hal tidak ada aktivitas upload


17. Apabila pada proses upload terjadi kendala teknis, misal internet terputus atau listrik mati, apakah e-Faktur memberikan informasi Faktur mana saja yang berhasil di upload?





Pada bagian administrasi Faktur (baik masukan maupun keluaran) terdapat kolom status aproval Kolom ini menjelaskan status approval:
1. Belum Approve (untuk faktur yang belum di upload (dilaporkan) ke DJP
2. Siap Approve (untuk Faktur yang sudah diupload (tidak dapat diubah),   menunggu   dilakukannya   start   uploader   pada   menu management upload-upload faktur)
3. Approval Sukses (menunjukkan Faktur yang telah dilaporkan dan memperoleh persetujuan DJP)
4. Reject (menunjukkan Faktur yang ditolak sistem disebabkan hal tertentu (misal. NSFP bukan jatah PKP)
5. Bukan Faktur e-Tax (merupakan status Approval khusus untuk Pajak Masukan yang diperoleh dari PKP yang belum menggunakan e-Faktur)


18. Bagaimana jika data e-Faktur yang dimiliki PKP berbeda dengan data yang ada di DJP?





Data/keterangan pada e-Faktur yang telah diberikan persetujuan oleh DJP adalah sama dengan data yang dimiliki oleh DJP. Untuk itu, agar dipastikan keterangan fisik yang ada di cetakan e-Faktur sama dengan QR Code yang ada pada e-Faktur.
Tips untuk pembeli/penerima eFaktur, silahkan untuk discan QR Code menggunakan smartphone yang compatible.


19. Dalam keadaan tertentu, apakah PKP diperkenankan meminta database e-Faktur yang telah dibuat ke DJP?





Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala teknis yang menyebabkan data e-Faktur  rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan (SE-21/PJ/2014)


20. Jika data e-Faktur hilang, apa yang harus dilakukan oleh PKP?





Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala teknis yang menyebabkan data e-Faktur  rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. (SE-21/PJ/2014)


21. Jika jaringan internet offline atau aplikasi e-Faktur tidak dapat diakses, apa yang harus dilakukan PKP dalam menerbitkan Faktur?





Pembuatan e-Faktur harus terhubung dengan jaringan internet pada saat melakukan upload. Dalam hal internet offline atau terdapat kendala teknis dengan jaringan DJP, maka PKP dapat menunda sementara kegiatan upload Faktur.


22. Bagaimana jika PKP lupa password dan passphrase?





Apabila PKP lupa password, PKP dapat melakukan reset password melalui Akun PKP, dengan cara sebagai berikut:
- Membuka akun PKP melalui web: https://efaktur.pajak.go.id/login
- Klik link lupa Password? pada halaman login
- Masukkan username berupa NPWP 15 digit dan email utama.
- Klik tombol Reset Password.
- Jika NPWP 15 dan email utama tidak valid maka system akan menampilkan informasi kesalahan.
- Jika NPWP 15 dan email utama valid maka system akan mengirimkan password baru ke email tersebut.
Selanjutnya, PKP dapat mengubah password melalui Akun PKP tersebut, sehingga lebih mudah diingat oleh PKP yang bersangkutan.
Apabila PKP lupa passphrase atas sertifikat elektronik, maka PKP dapat melakukan pencabutan (revoke) sertifikat elektronik dan mengajukan sertifikat elektronik yang baru sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI SE-20/PJ/2014.


23. Apakah tanggal Faktur Pajak diperkenankan lebih dulu dari tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak?





Tanggal Faktur Pajak tidak diperkenankan mendahului (lebih dulu) dari tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang Nomor Seri Faktur Pajaknya digunakan dalam Faktur Pajak tersebut.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
Ref: Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
 


24. Apakah Nomor Seri Faktur diperkenankan tidak urut?





Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus berurutan. Namun demikian, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP atas Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak. 
Ref: PER-24/PJ/2012 dan perubahannya


25. Apakah tanggal SSP PPN Jasa Luar negeri harus sama dengan masa pelaporan?





Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus berurutan. Namun demikian, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP atas Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak
Berdasarkan PMK 40/PMK.03/2010, diatur bahwa:
- PPN terutang atas pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak;
- SSP atas penyetoran PPN tersebut dilaporkan di Masa Pajak saat terutangnya pajak. Dengan demikian, saat penyetoran SSP Jasa Luar negeri dapat berbeda dengan masa pelaporan.
Ref:
PER-24/PJ/2012 dan perubahannya
PMK 40/PMK.03/2010


26. Bagaimana cara pembuatan e-Faktur jika pembeli nya tidak ber NPWP?





Dalam hal pembeli tidak ber-NPWP, maka pengisian NPWP Pembeli dalam aplikasi e-Faktur diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000


27. Apakah aplikasi e-Faktur sudah mengakomodasi pengkreditan masa pajak yang tidak sama pada pembuatan SPT PPN?





Bahwa aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak sekaligus untuk membuat SPT Masa PPN.
Pada fitur pembuatan SPT PPN, aplikasi e-Faktur telah mengakomodasi pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam Masa yang tidak sama, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa pajak yang bersangkutan.
Ref: Pasal 9 ayat (9) UU PPN


28. Apakah harga satuan, DPP, PPN pada e-Faktur dapat bernilai 0?





Pada aplikasi e-Faktur, Harga Satuan, DPP, dan PPN dapat bernilai 0. Namun demikian, PKP perlu memastikan pertimbangan pencantuman nilai 0 tersebut dalam Faktur Pajak.
Sebagai contoh, dalam transaksi pemberian Cuma-Cuma meskipun tidak terjadi pembayaran, DPP PPN adalah sebesar Harga Pokok Penjualan dan PPN-nya adalah 10% x DPP.


29. Apakah Diskon dapat diberikan atas keseluruhan Faktur, tidak per item barang. Bagaimana teknisnya





Dalam aplikasi e-Faktur, diskon hanya dapat diberikan atas per item barang.


30. Bagaimana pengisian di e-Faktur terkait uang muka yang belum diketahui jumlah dan harga barang yang akan diserahkan?





Uang muka yang belum diketahui jumlah dan harganya, maka pengisian di e-Faktur dapat dilakukan sebagai berikut:
- DPP dan PPN diisi sesuai dengan jumlah uang muka yang diterima
- Nama dan jenis barang dapat diisi dengan rencana barang/jasa yang akan diserahkan


31. Apakah aplikasi e-Faktur mempunyai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan data Faktur Pajak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait data Faktur Pajak yang dihasilkan oleh e-Faktur?





Aplikasi e-Faktur dilengkapi dengan fitur filter data (F4) untuk mencari dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan. Melalui fitur filter data (F4) ini user dapat melakukan berbagai kombinasi untuk menampilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.
Ref:
1. PER-16/PJ/2014
2. Manual e-Faktur


32. Apakah faktur komersial dapat merangkap/berfungsi juga sebagai e-Faktur sebagaimana yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas?





Dalam rezim Faktur Pajak kertas, bentuk/tampilan/format Faktur Pajak tidak ditentukan sehingga faktur komersial dapat difungsikan sebagai Faktur  Pajak  sepanjang  informasi  yang  termuat  memenuhi  syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Namun dalam e-Faktur, bentuk, tampilan, dan format cetakan e-Faktur ditentukan sesuai dengan output dari aplikasi e-Faktur sehingga faktur komersial yang merupakan output dari system di luar e-Faktur tidak dapat difungsikan/merangkap sebagai Faktur Pajak. (PER-16/PJ/2014)


33. Apakah lampiran e-Faktur yang memuat detil penyerahan diperkenankan untuk tidak input di aplikasi tetapi dengan dengan cara dilampirkan pada cetakan e-Faktur seperti yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas?





e-Faktur harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga detil data dan informasi (lampiran) terkait dengan penyerahan BKP/JKP harus diinput kedalam e-Faktur. Oleh sebab   itu,   lampiran   (detil)   mengenai   penyerahan   BKP/JKP   tidak diperkenankan dalam bentuk lampiran (merujuk pada lampiran tertentu). (PER-16/PJ/2014)


34. Apakah e-Faktur boleh ditandatangani secara basah apabila konsumen menghendakinya?





e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak memerlukan lagi tanda tangan basah. Namun demikian, apabila konsumen masih menginginkan cetakan e-Faktur untuk ditandatangani secara basah maka hal ini dipersilahkan. (PER-16/PJ/2014)


35. Apa yang dimaksud dengan QR code pada e-faktur dan apa fungsinya?





Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung


36. Pada aplikasi e- Faktur terdapat beberapa password, bagaimana tips untuk mengingatnya?





1. Setiap PKP harus mempunyai kode aktivasi dan password yang digunakan untuk meminta Nomor Seri faktur Pajak. Buat password yang mudah untuk dihafal.
2. Kenali dan identifikasi pada tahap yang mana diperlukan password dalam menggunakan aplikasi Efaktur Pajak , seperti pada tahap berikut ini:
a) Registrasi aplikasi
- Passphrase dengan benar. Passphrase adalah password/kode yang dimasukkan PKP pada saat meminta Sertifikat Digital ke KPP
- Isi Kode Aktivasi dengan kode aktivasi yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP 
- Apabila diminta untuk masukkan Captcha, maka diperlukan Password (yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP)
b) Registrasi admin atau user
Setelah Registrasi Aplikasi e-Faktur berhasil dilakukan, admin/user harus membuat Password Admin/user aplikasi
c) Login aplikasi E Faktur
Mengisi password aplikasi dengan mengetik password yang sudah dibuat oleh admin atau user
d)   Menghidupkan uploader
PKP diminta untuk memasukkan Captcha dan Password (yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP) 3. Password dicatat dalam buku  agenda tertentu/disimpan dalam handphone.


37. Faktur Pajak Pengganti, input harga dsb bagaimana penggantiannya?





Secara ketentuan:
1. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan,
sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar,
Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat
membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Faktur Pajak Pengganti menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang
sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.
Secara Aplikasi:
1. Buka faktur pajak yang akan diganti dalam aplikasi e Faktur (status
faktur = normal)
2. Selanjutnya dilakukan proses penggantian, sbb:
- Pilih tombol”pengganti” dalam daftar faktur pajak keluaran
- Pilih tombol”ubah transaksi” dan masukkan bagian yang akan
diubah/diganti seperti kode barang, harga satuan dan jumlah
barang
- Klik “simpan” dan terakhir dilakukan upload


38. Beda Faktur Pajak Pengganti dengan Pembatalan Faktur Pajak?





Faktur pajak Pengganti:
Atas e-Faktur yang salah dalam    pengisian, salah dalam penulisan
Faktur pajak pembatalan:
Dalam hal terdapat pembatalan transaksi     penyerahan dan/atau penyerahan JKP yang e-Fakturnya      telah      dibuat. Termasuk    dalam    hal    salah NPWP Dalam aplikasi:
1. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali
2. Buka faktur pajak yang akan dibatalkan dalam aplikasi eFaktur
3. Selanjutnya dilakukan proses pembatalan sbb:
- Pilih        tombol ”batalkan faktur” dalam daftar faktur pajak keluaran
- Kemudian   “upload”   dan status Faktur Pajak berubah “batal”


39. Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak di Masa sebelum menggunakan e-Faktur?





Dalam hal Faktur pajak yang diganti adalah Faktur Pajak sebelum e Faktur Pajak, maka berlaku ketentuan sbb:
1. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
2. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.
3. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.


40. Faktur Pajak pengganti apakah perlu dicap?





Mengingat bahwa bentuk e-Faktur maupun e Faktur Pajak Pengganti adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP, maka atas Faktur Pajak pengganti tersebut tidak perlu dicap dengan mencantumkan “ Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti”


41. Apabila terjadi kesalahan tulis Kode Faktur, apakah dibuatkan Faktur Pajak Pengganti atau dibatalkan?





- Salah tulis kode transaksi termasuk dalam kategori salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan
- atas kesalahan dalam penulisan kode transaksi tsb, maka PKP dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.


42. Apakah Nota Retur bisa diprint menggunakan aplikasi e-Faktur?





Sesuai dengan ketentuan PMK No.65/PMK.03/2010 diatur bahwa:
1. Nota retur atau Nota pembatalan dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP
2. Dalam Nota Retur atau Nota pembatalan harus mencantumkan:
- nomor Nota retur atau Nota pembatalan yang dibuat oleh PKP sendiri
- Nomor  dan  Kode  Seri  Faktur  Pajak  yang  dikembalikan  atau dibatalkan
Dalam aplikasi e faktur ini tidak disediakan menu untuk mencetak Nota Retur atau Nota Pembatalan karena pertimbangan di atas


43. Input retur sebelum e-Faktur





Secara ketentuan:
1. Nota retur atau Nota pembatalan harus dibuat pada saat BKP dikembalikan atau JKP dibatalkan
2. Bagi PKP penjual BKP atau pemberi JKP, Nota retur atau Nota pembatalan dilaporkan di Masa Pajak saat Nota retur atau Nota pembatalan tersebut diterima
Secara aplikasi:
Bisa diterima dan diupload dengan keterangan dengan status approval “Faktur pajak bukan e-Tax”


44. Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak bagi PKP deemed





kewajiban pembuatan e faktur  dikecualikan atas penyerahan BKP dan atau JKP:
1. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP Nomor 1 Tahun 2012;
2. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN; dan
3. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
Dalam hal PKP deemed tidak memenuhi kriteria di atas, maka wajib membuat e faktur dan untuk pelaporan SPT menngunakan SPT Masa PPN 1111DM


45. Pembuatan e-Faktur untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain, khususnya untuk jasa tenaga kerja dan freight forwarding





- E faktur ini sudah mengakomodasi atas transaksi yang penyerahannya menggunakan Nilai lain
- Kode transaksi yang digunakan adalah 04
- Dalam rekam transaksi, DPP diisi dengan menggunakan Nilai lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Klik “simpan” dan terakhir dilakukan upload


46. Apakah e-Faktur bisa menggunakan kurs/valuta asing?





Dalam pengisian menggunakan e-faktur harus dengan menggunakan mata   uang   rupiah.   Oleh   karena   itu,   dalam   hal   transaksi   PKP menggunakan mata uang asing harus di konversi menjadi mata uang Rupiah. Untuk menambahkan keterangan nilai dalam mata uang asing dan kurs KMK yang digunakan dalam FP, PKP dapat menambahkan dalam kolom referensi


47. Apakah kurs bisa per item barang?





Karena dalam e-faktur menggunakan mata uang rupiah, dan pengisian DPP adalah masing-masing barang, sehingga dalam pengisian e-faktur harus mengkonversi masing-masing barang ke mata uang Rupiah


48. Mengapa PPN uang muka tidak langsung otomatis 10%?





Fitur ini dibuka sesuai dengan permintaan beberapa Pengusaha Kena Pajak   sewaktu  dilakukan   piloting,  dengan  pertimbangan   terdapat beberapa PKP yang menggunakan DPP Nilai lain. Sehingga jumlah uang muka tidak secara otomatis dikalikan 10%.


49. Belum ada satuan barang pada aplikasi e-Faktur





Satuan barang diserahkan kepada masing-masing PKP. Dalam hal PKP ingin memberikan penjelasan lebih rinci dapat dituliskan pada kolom Referensi Faktur Pajak.


50. Apakah kode barang harus diisi, bagaimana jika tidak memiliki kode barang?





Harus diisi untuk memudahkan PKP untuk membuat FP dengan barang yang sama. Dalam hal PKP tidak memiliki kode barang, maka dapat dikosongkan.


51. Bagaimana menambah keterangan yang ada di e-Faktur?





Dalam aplikasi e-Faktur terdapat kolom Referensi. Pada kolom referensi ini, PKP dapat mengisi keterangan apa pun, seperti nomor Invoice komersial, keterangan nilai kurs, dan keterangan lainnya. Keterangan yang dicantumkan dalam kolom referensi ini bukan merupakan bagian dari kelengkapan Faktur Pajak.


52. Apakah penandatangan Faktur Pajak boleh orang asing?





Penanda tangan boleh orang asing dengan ketentuan dilaporkan kepada KPP tempat terdaftar dengan menyerahkan fotokopi paspor yang sudah dilegalisasi dari kedutaan besar negara yang bersangkutan di Indonesia


53. Penandatangan Faktur. Apakah seluruh admin e-Faktur dilaporkan ke KPP sebagai penandatangan Faktur Pajak





Seluruh admin yang akan mengupload e-faktur    sehingga namanya tercantum  dalam  Faktur  Pajak  wajib  didaftarkan  ke  KPP  sebagai penandatangan faktur pajak


54. Berapa maksimal jumlah admin yang diperkenankan untuk mengupload e-Faktur?





Tidak ada batas maksimal admin yang diperkenankan untuk mengupload e-faktur, kembali kepada internal control masing-masing perusahaan


55. Apakah admin/perekam bisa di ubah atau dihapus?





Data Admin/Perekam dalam aplikasi e-Faktur tidak dapat dihapus, karena telah tercatat dalam data history dalam database e-Faktur. Dalam hal Login Admin/Perekam sudah tidak diperlukan lagi, misalnya pegawai yang bersangkutan telah pindah, maka Admin Utama atau Admin di atasnya dapat mengubah password Admin/Perekam yang bersangkutan sehingga tidak dimanfaatkan/disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.


56. Apakah pedagang eceran menggunakan e-Faktur?





Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.
Namun  demikian,  perlu  dipastikan  bahwa  pedagang  eceran  yang bersangkutan   telah   memenuhi   kriteria   sebagai   pedagang   eceran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012


57. Kami selama ini PKP yang menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai PER-10/PJ/2010, apakah kami tetap harus menggunakan aplikasi e-faktur?





Atas   dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tetap harus direkam atau diinput melalui “Menu Dokumen Lainnya” dalam aplikasi untuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN. Namun dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak perlu diupload.
dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dapat direkam melalui mekanisme input data di Aplikasi e-Faktur atau dengan melakukan “impor” data dari sistem yang digunakan masing-masing KPP ke Aplikasi e-Faktur.


58. Bagaimana dengan PEB dan PIB di aplikasi e-Faktur?





Untuk PEB dan PIB dapat diinput dengan aplikasi e-Faktur untuk keperluan administrasi SPT Masa PPN., akan tetapi tidak diperlukan di-upload untuk PEB dan PIB.


59. Apakah pelaporan SPT PPN harus menggunakan aplikasi pembuatan SPT di e-Faktur?





PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur wajib membuat SPT melalui aplikasi e-Faktur.
Melalui aplikasi ST pada aplikasi e-Faktur PKP dapat membuat SPT Masa PPN menggunakan data input Faktur Pajak dan Dokumen Lainnya, melengkapi formulir SPT yang sudah terbentuk da membuat file csv yang sama dengan bentuk SPT Masa PPN 1111 untuk pelaporan ke KPP Pratama.   Kedepannya   direncakan   PKP   pengguna   e-Fktur   dapat melaporkan SPT Masa PPN langsung upload ke Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus datang ke KPP.


60. Bagaimana melakukan filter atas Faktur Pajak yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN satu masa tertentu dengan Faktur Pajak yang belum dilaporkan pada pada masa tersebut?





PKP dapat mengetahuinya Faktur Pajak yang sudah dilaporkan atau belum pada satu masa tertentu dari cut off posting SPT Masa PPN. Faktur-faktur yang tanggal approvalnya diperoleh sebelum tanggal posting merupakan Faktur-faktur yang sudah dilaporkan dalam satu masa tertentu, sedangkan Faktur-faktur yang tanggal approval diperoleh setelah tanggal posting merupakan faktur-faktur yang belum dilaporkan dalam satu masa tertentu.


61. Bagaimana pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menggunakan e-Faktur atas transaksi oleh Penjual yang menggunakan e-Faktur?





PKP pembeli yang menerima e-Faktur dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal menghendaki untuk dicetak, maka softcopy e-faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan


62. Setelah menggunakan e-Faktur apakaah ke depan dalam proses pemeriksaan masih diminta menyampaikan hardcopy?





Kedepan dalam proses pemeriksaan pajak , tidak diperlukan lagi hardcopy e-faktur, mengingat data faktur tersebut sudah berada di DJP. Namun demikian terhadap dokumen pendukung transaksi lainnya masih dimungkinkan untuk ditunjukkan dalam proses pemeriksaan.


63. Dalam hal pindah KPP, apakah nomor seri Faktur Pajak yang diterima di KPP lama masih bisa digunakan?





Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 bahwa untuk PKP yang pindah KPP, PKP masih dapat menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang belum digunakan yang telah diterima dari KPP lama.
Namun demikian, PKP harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password baru ke KPP baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan kode aktivasi dari KPP sebelumnya. Untuk pengajuan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berikutnya, PKP harus menggunakan kode aktivasi dan password baru yang diberikan oleh KPP baru.


64. Dalam hal PKP pindah KPP, bagaiman dengan sertifikat elektronik?





Sertifikat elektronik berfungsi sebagai indentias PKP pengguna e-Faktur yang penggunaannya berdasarkan NPWP. Setiap PKP hanya memiliki 1 sertifikat elektronik kecuali apabila PKP tersebut mempunyai cabang-cabang. Apabila PKP pindah KPP berarti NPWP PKP tersebut akan berubah (bagian kode KPP) sehingga PKP harus meminta kembali sertifikat elektronik ke KPP yang baru. Sertifikat elktronik dari KPP lama otomatis tidak dapat digunakan.


D. Pemanfaatan e-Faktur



1. Bagaimana cara lawan transaksi/pembeli meyakini kebenaran e-Faktur yang diterimanya?





Untuk lawan transaksi yang merupakan pengguna e-Faktur, kebenaran e-Faktur dapat diketahui ketika proses upload faktur setelah terlebih dahulu melakukan input atas e-Faktur melalui menu Faktur Pajak Masukan.
Untuk lawan transaksi yang bukan merupakan pengguna e-Faktur kebenaran e-Faktur dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: Cetakan e-Faktur dilengkapi dengan QR code sebagai pengaman e-Faktur. QR code isinya menampilkan informasi terkait dengan transaksi penyerahan.    Informasi    dalam    QR   code   dapat    dilihat   dengan menggunakan aplikasi pembaca QR code (QR code scanner) yang dapat dilakukan melalui smartphone atau gadget lainnya yang mempunyai fitur yang mendukung. Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.
Ref: PER-16/PJ/2014


2. Bagaimana cara masyarakat/pembeli mengecek e-Faktur merupakan Faktur Pajak yang valid?





Cetakan e-Faktur dilengkapi dengan QR code sebagai pengaman e-Faktur. QR code isinya menampilkan informasi terkait dengan transaksi penyerahan yaitu: nilai DPP dan PPN dll … Informasi dalam QR code dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi pembaca QR code (QR code scanner) yang dapat dilakukan melalui smartphone atau gadget lainnya yang mempunyai fitur yang mendukung. Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.
Ref: PER-16/PJ/2014


Share

& Comment

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.