Analis: Rencana Penghapusan PBB Perlu Dikaji


Skalanews – Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan yang akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dikaji. Sebab, sejumlah daerah yang masih memiliki pendapatan rendah, akan bergantung pada penerimaan PBB.


Demikian disampaikan, Analis pertanahan dari Institute Nusantara 117, Johannes Irwanto Putro di Jakarta, Senin (9/2).


“Kami tidak membantah terjadi peningkatan signifikan terhadap harga jual objek pajak atau NJOP. Itu asessment value bukan fix value, memang terjadi trend pada tingkat perkotaan setelah PBB diserahkan kepada daerah,” kata Johannes.


Sejumlah daerah yang memiliki penerimaan daerah yang tinggi, lanjut Johannes, tak akan keberatan dengan wacana yang digulirkan oleh Menteri Ferry tersebut. Namun, sebaliknya, wacana itu dapat ditentang oleh daerah berpendapatan rendah. Karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah atau perkotaan.


“Setelah PBB yang semula merupakan pajak pusat kemudian diserahkan ke daerah, terjadi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah tertentu,” ujarnya.


Lebih jauh Johannes menambahkan, usulan Ferry dalam penghapusan PBB juga bertabrakan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengatur pelimpahan kewenangan pemungutan PBB ke daerah.


“Lebih baik Ferry selesaikan dulu Konflik agraria yang banyak masalah seperti ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yang berdampak pada hilangnya hak-hak petani, masyarakat adat, perempuan dan buruh tani/kebun atas tanah dan kekayaan alam lainnya,” ujar Johannes.


Johannes menambahkan, sepanjang SBY berkuasa telah meletuskan sebanyak 1.379 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah kemiskinan dan hilangnya kedaulatan negeri atas sumber agraria dan potensi kerawanan sosial di masa depan.


Sepanjang tahun 2013, dari sisi korban terdapat 139.874 kepala keluarga yang menjadi korban konflik hingga 22 tewas, 239 ditangkap, 130 dianiaya, dan 30 ditembak.


“Konflik agraria yang selama ini dilestarikan oleh pemerintah dan dibiarkan berserakan tanpa penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh akan menghambat pemerintahan baru menjalankan agenda kesejahteraan rakyat,” papar Johannes.


Oleh karena itu dia menyarankan agar perlu dikembangkan lembaga penyelesaian konflik agraria untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang masih/sedang terjadi secara tuntas dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan di masa transisi (transitional justice principles).(Deddi Bayu/bus)



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.