Bisa ‘Intip’ Data Nasabah Bank, Ditjen Pajak: Nggak Ada Pelanggaran Aturan!

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kini mewajibkan agar data dana deposan atau pemilik deposito di perbankan ikut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Tujuannya agar Ditjen Pajak bisa melihat kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Wahju K Tumakaka menilai tidak ada aturan yang dilanggar. Menurutnya, Ditjen Pajak berhak mengecek kepatuhan WP sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).


Nggak ada pelanggaran aturan. Data diberikan ke kami dan itu akan tetap dirahasiakan,” ungkapnya kepada detikFinance, Rabu (18/2/2014).


Hal ini sesuai dengan pasal 34 UU KUP ayat 1 yang menyebutkan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjannya.


Artinya, pegawai pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Kemudian data lain yang diperoleh untuk pemeriksaan dan dokumen dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.


“Jadi istilahnya Ditjen Pajak tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak ada dalam UU. Tapi jangan sampai deposan nggak lapor, mereka yang ribut. Ditjen Pajak hanya sebagai lembaga yang diberikan perintah menjalankan UU,” tegasnya.


(mkl/hds)



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.