Ditjen Pajak Siap Tertibkan Wajib Pajak


JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan, untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru saja dilantik menegaskan bahwa ada sejumlah terobosan pengamanan pajak tahun 2015.


Salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak (WP). Diantaranya, pemerintah menyasar pendapatan pajak dari orang pribadi, terutama kalangan professional seperti artis maupun atlet. ”Tahun ini adalah tahun kebangiktan DJP (Ditjen Pajak) dan tahun pembinaan WP,” tegas Sigit.


Berdasarkan data Ditjen Pajak, dari Rp 981,9 triliun realisasi penerimaan pajak tahun lalu, hanya Rp 4,7 triliun yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dari 2,73 juta wajib pajak non-karyawan orang pribadi yang wajib melaporkan SPT tahunan, hanya 637 ribu atau 23 persen yang menyampaikannya. Kalangan WP yang bandel diantaranya, sejumlah klub ISL yang ditengarai tidak pernah membayar pajak, baik PPh badan maupun perorangan.


Seperti diberitakan, berdasarkan verifikasi Badan Profesional Olahraga Indonesia (BOPI), sepuluh di antara 18 klub ISL ditengarai mengemplang pajak. Dugaan serupa diduga juga dilakukan para pemilik mobil mewah, salah satunya Ferrari. Berdasarkan data Ditjen Pajak, setidaknya terdapat 200 pemilik Ferrari yang tidak menyertakan keberadaaan mobil mewah asal Italia itu dalam laporan SPT tahunan mereka.


Terkait hal tersebut, sumber di Ditjen Pajak tidak membantah adanya para WP yang nakal tersebut. ”Wah ini sebenarnya masih rahasia. Masak mau nangkap penjahat bikin pengumuman,”katanya kepada koran ini, kemarin (15/2). Menurut Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Wahju Karya Tumakaka, pihaknya segera menindaklanjuti para WP nakal tersebut.


Dia menuturkan, bersama dengan Samsat Polri, pihaknya tengah menelusuri data-data kepemilikan mobil mewah tersebut. ”Itu sedang kami cek. Kita kerjasama dengan kantor Samsat Polri, data pemilik mobil mewah tentu dicocokkan dengan NPWP dan SPT,”ujarnya kepada koran ini, kemarin.


Wahju melanjutkan, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan Ditjen Pajak untuk menertibkan para WP bermasalah tersebut. Diantaranya, pemerintah akan mendesak para WP tersebut untuk membayar pajak yang kurang dengan denda administratif, terkait pelaporan SPT yang tidak valid.


”Bisa juga diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak maupun penelitian SPT),”ujarnya Jika masih bandel, kata Wahju, pemerintah tidak segan-segan menempuh jalur hukum bagi para WP nakal tersebut.


Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP), WP yang terbukti dengan sengaja tidak melaporkan atau mendaftarkan usahanya, tidak melaporkan SPT dan tidak menyampaikan SPT dengan lengkap dan benar, maka yang bersangkutan terancam pidana penjara dan denda. (ken/dee)



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.