Hindari Korupsi, DPR Pantau Reformasi Birokrasi Bea Cukai

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR akan memantau proses reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan, untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penunjukan pejabat berbagai lapisan.

“Kami akan nilai dan awasi sesuai dengan undang-undang,” kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, Rabu (25/2/2015).


Supratikno menuturkan, pihaknya akan mengawasi penempatan pejabat di seluruh Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Komisi XI akan meminta Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memaparkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penunjukan pejabat pada direktorat terkait.


Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Supratikno menegaskan, pemilihan pejabat eselon I dan II dilakukan secara terbuka. Supratikno menjelaskan, menteri harus transparan dalam memilih pejabat eselon I maupun II, agar masyarakat dapat mengamati dan menilai kualitasnya.


Selain itu, seorang menteri harus mengetahui parameter dalam memilih bawahannya dengan mengedepankan integritas dan kompetensi. Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun menambahkan, penunjukan pejabat teras harus sesuai prosedur dan profesional melibatkan ahli dalam mengambil keputusan.



TRK



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.