Hindari Masalah Administrasi, Pelaku Usaha Ekspor-Impor Wajib Punya e-KTP

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan bukti awal adanya pelaku usaha ekspor impor yang bermasalah secara administratif akibat identitas ganda. Dalam rangka menggenjot pendapatan negara dari pajak non migas, Dirjen Bea Cukai bertekad untuk membenahi permasalahan tersebut.

“Ada bukti awal, kan kami melakukan cleansing data, dari sana kami menemukan adanya importir dan eksportir yang mendaftar dengan NPWP yang sama,” ujar Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono disela acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Ditjen Dukcapil di Jakarta, Rabu (25/2/2015).


Menurut Agung temuan tersebut langsung diteruskan kepada Ditjen Dukcapil untuk selanjutnya ditindakluti dengan sanksi sesuai proporsinya. Saat ini terdapat 39.000 importir dan eksportir yang tercatat di Direktorat Jenderal Bea Cukai, kendati banyak diantaranya yang masih bermasalah secara administratif.


Dirjen Bea Cukai telah menandatangani nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membenahi administrasi para pelaku usaha ekspor-impor. Dengan penandatanganan tersebut, pelaku usaha ekspor-impor diwajibkan memiliki e-KTP sebagai prasyarat untuk mendapat pelayanan dari Dirjen Bea Cukai.


“Kalau anda tidak punya e-KTP kan otomatis administrasi anda bermasalah. Kalau administrasinya bermasalah tidak kami layani,” tukas Agung.


Pendapatan dari cukai diharapkan mampu menyumbang kenaikan pendapatan negara hingga Rp4 triliun, yakni dari Rp141,7 T menjadi Rp145,7 T. Pendapatan dari bea masuk juga ditarget meningkat dari Rp35,1 triliun menjadi Rp37,2 triliun. Sedangkan pendapatan bea keluar ditargetkan tetap di angka Rp12 triliun.


Untuk menyukseskan target tersebut dibutuhkan basis data kependudukan yang akurat demi menertibkan pelaku usaha ekspor impor. “Kami punya Nomor Induk Kepabeanan,” cetusnya.


Hanya saja, NIK tersebut selama ini belum efektif menangkal pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab akibat basis data kependudukan yang simpang siur. Karenanya Agung berharap dengan penandatanganan nota kesepahaman, kendala administratif dapat diatasi.


“Ini juga bisa untuk penegakan hukum, kalau melanggar hukum mereka bisa kita pidanakan,” ujar dia.


Penandatangan nota kesepahaman tersebut juga disambut positif oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman yang juga hadir dalam acara itu.


“Kami dari kementerian dalam negeri tidak hanya ingin lembaga lain melaksanakan pemanfaatan data kependudukan karena kewajiban, tapi juga karena dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja lembaga terkait, apalagi bea cukai ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara,” ujar Irman.


Menurut Irman data kependudukan Kementerian Dalam Negeri lebih akurat setelah penerapan KTP-el. Namun, dari total estimasi 190.000 masyarakat Indonesia berusia diatas 17 tahun, baru 153.000 diantaranya yang sudah memiliki KTP-el.


Meskipun demikian, Irman meyakini akurasi data kependudukan e-KTP, “Kalau yang sudah mendaftar online, apalagi ada sidik jari dan rekaman iris matanya itu 100 persen akurat,” tukasnya.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.