Jika Aturan Fleksibilitas Disetujui Jokowi, Dirjen Pajak Punya Hak Pecat Pegawai

Metrotvnews, Jakarta: Pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) organisasi Kementerian Keuangan dalam konteks penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pekan depan, Rancangan Perpres tersebut rencananya akan diajukan pada Presiden Joko Widodo untuk kemudian ditandatangani dan disahkan, karena Jumat lalu (20/2/2015) Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro selaku pengaju dan pembuat rancangan telah membubuhkan parafnya.


Perpres ini dikeluarkan untuk memberikan fleksibilitas atau keleluasaan pada DJP sebelum nantinya menjadi sebuah badan independen yang langsung berada di bawah Presiden. Terlebih sambil menunggu revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diharapkan akan bisa diselesaikan akhir tahun ini.


Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI), Susiwijono Moegiarso menjelaskan, bila aturan baku terkait fleksibilitas tersebut sudah berlaku, maka Dirjen Pajak berhak memberhentikan pegawainya yang berkinerja buruk dan tidak bisa diharapkan untuk membantu optimalisasi target pajak yang dipatok dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun.


“Ya jelas, termasuk memberhentikan pegawai, Dirjen Pajak punya kewenangan tersebut,” kata Susiwijono, seperti dikutip Minggu (22/2/2015).


Pasalnya, selama ini Dirjen Pajak tidak berwenang untuk memberhentikan dan memasukkan pegawai. Dirjen Pajak hanya bisa mengawasi kinerja pegawai, tapi tidak bisa membuat keputusan terkait kinerja tersebut.


“Paling banter kita cuma bisa memarahi, tapi kita tidak bisa memberhentikan, tidak bisa menambah pegawai sendiri,” kata mantan Dirjen Pajak, Fuad Rachmany.


Dalam Perpresnya nanti, Dirjen Pajak diberikan kewenangan untuk menata unit dan SDM untuk jabatan eselon tiga ke bawah. Dirjen pajak diberi keleluasaan untuk menata sendiri sepanjang tidak menambah satuan kerja baru dan anggaran baru. Namun, selain yang diatur tersebut tetap harus mendapat izin dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.