Kementerian Koperasi dan UKM Dorong Koperasi Bebas Pajak


JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mewacanakan agar koperasi di Indonesia bebas pajak. Saat ini, koperasi dikenakan pajak yang bertingkat-tingkat. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, saat ini koperasi di Negara maju sudah tidak dikenakan pajak. Maka itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan lobi dan koordinasi dengan Direktorat Jendeal Pajak untuk meloloskan upaya ini. Minimal tidak boleh double, kalau pun dipaksakan harus ada pajak.


“Harus dibebasin pajaknya. Koperasi sekarang pajaknya sudah ada yang double, yaitu koperasinya kena pajak angggotanya kena juga. Jangan seperti itu. UKM pajaknya gede juga, yaitu satu persen dari omzet, dan UKM yang bantu juga kena pajak, bunganya dua persen. Ini harus kita koordinasikan dengan pihak terkait.


Untungnya di pemerintahan sekarang tidak lagi terjadi ego sektoral. Atau semua pihak sudah inklusif. Untuk itu, ke depannya tidak memberatkan koperasi di Indonesia. Kita memang masih memakai cara koordinasi karena ini bukan kewenangan Kemenkop dan UKM. Di negara maju, koperasi sudah tidak dikenakan pajak, yah minimal tidak dobel lah,” bela Puspayoga di sela menjadi pembicara kunci pada seminar nasional Koperasi Berwawasan Budaya Bangsa di Bali, seperti dalam rilis yang indopos.co.id, pada Kamis (26/2).


Kemenkop dan UKM, lanjut Puspayoga, sedang melaksanakan program untuk mengembangkan koperasi di Indonesia lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan, salah satunya dari Deputi Produksi dengan melakukan pembinaan manajemen koperasi dengan meningkatkan SDM nya agar koperasi yang dikelola akan mengalami peningkatan yang lebih baik.


Mantan Wakil Gubernur Bali tersebut menjelaskan, saat ini di luar negeri koperasi dan UKM tidak dikenakan pajak, sehingga pertumbuhan koperasi dan UKM pun pesat.


“Tidak penting banyaknya usaha koperasi yang jelas anggota koperasi itu harus banyak. Sekarang ini banyak koperasi yang tidak aktif. Kami akan menertibkan hal tersebut. Sekarang ini kami mendorong pelaku usaha mikro untuk berkoperasi. UKM juga keberatan adanya pajak yang dikenai 1 persen dari omzet per tahun. Kalau UKM bangkrut mereka juga masih dikenai pajak. Kasihan mereka sudah bangrut masih kena pajak. Untuk itu kita akan mengupayakan agar pajaknya di-nol-kan,” tandasnya.


Menkop menilai. koperasi dan UKM tidak dikenakan pajak, demi menumbuhkan perekonomian juga. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang dengan UKM dan koperasi. Secepatnya pembebasan pajak ini supaya cepat terwujud,” ujarnya.


Di bagian lain Puspayoga mengatakan, para pelaku UKM di seluruh Indonesia diberi kemudahan untuk mendapatkan ijin usaha cukup sampai di tingkat kecamatan saja. Payung hukumnya adalah PP Nomor 98 Tahun 2014.


Dengan mendapat legalitas usaha tersebut, UKM diharapkan bisa mengakses kredit perbankan, khususnya kredit dari Bank BRI. “Targetnya sebanyak-banyaknya pelaku UMK mendapat ijin usaha. Hal itu juga terkait untuk menseleksi data UKM yang ada di Indonesia. Sementara terkait syarat-syarat mendapat IUKM, sesuai dengan yang dimiliki masing-masing Pemda di seluruh Indonesia,” ungkapnya.


Menkop berharap, provinsi atau kabupaten dan kota dapat melakukan pendampingan agar pelaku UMK bisa mendapat ijin usaha. “Karena dengan IUMK bisa untuk meningkatkan omzet, menambah tenaga kerja, memperluas jaringan pemasaran, dan sebagainya. Itu perlu ada pendampingan dari pihak pemda. Saat ini, kami meresmikan juga Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar. Itu untuk para Camat se-Kota Denpasar, terkait dengan launching IUMK tadi”, tukasnya.


Dengan adanya fasilitas terpadu satu tempat ini, permohonan sampai memperoleh ijin usaha cukup di satu tempat. Termasuk pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota ke Camat terkait perijinan usaha, tanda daftar usaha, paten, usaha kecil, dan sebagainya.


“Kebijakan IUMK itu merupakan kerjasama tiga kementrian, yaitu Kementrian Dalam Negeri yang mengurus para pemda, Kementrian Koperasi dan UKM yang mengurus pelaku usaha mikro dan kecil, dan Kementrian Perdagangan terkait segala urusan perdagangan,” pungkasnya. (ers)




sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.