Pajak Belum Pasti, Pemerintah akan Naikkan PNBP Minerba

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, target penerimaan negara yang turun hampir mencapai Rp32 triliun tidak hanya dapat digenjot lewat pajak. Menurutnya penerimaan dari pajak hanya bersifat usaha yang belum tentu hasilnya seperti apa.

“Penerimaan secara total turun karena penerimaan pajak sifatnya belum pasti, minyak dan gas turun cukup besar,” paparnya dalam konferensi pers APBNP 2015 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Hal penting lain yang ditekankannya yakni upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak itu tidak sama sekali untuk menjaga iklim usaha atau tidak ada objek yang tadinya dipajaki, sekarang dipajak.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan, target pendapatan negara turun dari Rp1.761,6 triliun dari target semula sebesar Rp1.793,6 triliun. Adapun dari penerimaan perpajakan mengalami kenaikan Rp109,3 triliun atau menjadi Rp1.489,3 triliun.


Dari sisi penerimaan negara bukan pajak menurun Rp141,3 triliun atau menjadi Rp269,1 dari APBN 2015. “Upayanya perbaikan complaince PPh (Pajak Penghasilan) terutama, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencegah kebocoran, itu dua langkah utama dalam konteks untuk pajak non migas,” tukas Bambang.


Selain itu juga ada sinkronisasi dari aturan-aturan yang tentunya diharapkan untuk meningkatkan penerimaan itu sendiri. Bila dirinci, penerimaan negara bukan pajak dari non migas terbesar diharapkan dari hasil pertambangan minerba sebesar Rp7,1 triliun atau meningkat dari Rp24,6 triliun menjadi Rp31,7 triliun.


Oleh sebab itu pemerintah mengusulkan kenaikan tarif untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari semua jenis hasil pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kendati harga jual sedang tidak bagus, Bambang menyatakan pemakai hasil tambang sudah mendapatkan manfaat dari kekayaan alam maka tarif tentunya akan disesuaikan.


“Itu akan menolong,” cetusnya. Itu semua dikatakan Bambang merupakan all out yang akan dicapai pemerintah untuk mencapai target penerimaan.


Staf Ahli dalam bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan pemberlakuan kenaikan tarif PNBP dari hasil pertambangan minerba tersebut membutuhkan revisi PP atau Peraturan Pemerintah. PP mengenai PNBP hasil pertambangan minerba yakni PP No.9/2012 yang mencantumkan 68 jenis hasil pertambangan minerba.


“Yah ini kan PP lagi dianalisa,” paparnya. Dia mengatakan kenaikan tarif tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan antara harga dengan royalti.


Harga jual yang lemah tidak sebanding dengan kewajiban atau royalti kepada negara. Astera sendiri belum mau menyebutkan jenis komponen mineral dan batubara yang akan mengalami kenaikan tarif royalti tersebut.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.