PBB Dihapuskan, Pemerintah Daerah Dipastikan Kehilangan Sumber Pendapatan


TANGERANG – Rencana pemerintah pusat menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dipastikan berdampak pada keseimbangan APBD pemerintah yang ada di wilayah Tangerang. Meski tak dimotori pihak manapun, pemerintah daerah di Tangerang nampaknya memiliki kesamaan pandangan, untuk menolak rencana yang ditargetkan akan direalisasikan pada tahun 2016 mendatang.


Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar kepada INDOPOS menjelaskan, rencana pemerintah pusat yang menghapuskan PBB dan NJOP, bakal memberikan pengaruh negatif terkait dengan keseimbangan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dalam APBD di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Tangerang. Dijelaskannya, sejauh ini kontribusi PAD dari sektor PBB masih jadi primadona. Data Pemkab Tangerang menunjukkan sumbangan dari sektor PBB mencapai 30 persen dari total PAD.


“Untuk tahun ini PBB mencapai Rp270 miliar dan masih memiliki kans untuk dinaikkan menjadi Rp350 miliar. Itu jumlah sumbangan PBB untuk PAD Kabupaten Tangerang,” ujar Zaki.


Penghapusan PBB oleh pemerintah pusat terang Zaki bakal berdampak pada program pembangunan yang telah dirancang dalam APBD. Mengingat, menghilangkan PBB dan NJOP sama saja menghilangkan masukan dana yang dialokasikan bagi pembangunan-pembangunan baik yang sifatnya infrasturktur, kesehatan, pendidikan maupun program pengembangan daerah. Atas itulah, kajian lebih matang harus dilakukan pemerintah pusat sebelum memberlakukan wacana penghapusan PBB.


“Pasti itu (mempengaruhi pemasukan kas daerah dan berdampak pada kelanjutan program pembangunan di daerah, red)” tegasnya.


Masih menurut Zaki, untuk merealisasikan wacana penghapusan PBB dan NJOP, perlu kajian yang matang dari pemerintah pusat. Langkah ini perlu untuk mengantisipasi agar pemerintah daerah mengalami stagnasi program pembangunan karena ketiadaan anggaran. Ditambah lagi, pemerintah daerah baru beberapa tahun terakhir diperkenankan untuk menarik dan mengelola langsung PBB yang sebelumnya dikelola langsung pemerintah pusat. Keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola PBB diberlakukan berdasar Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI ini pun menerangkan, banyak aturan atau perubahan aturan yang harus dibuat terkait wacana pemerintah pusat. Seperti, revisi Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Perpajakan.


Terpisah, Pemerintah Kota Tangerang pun terancam kehilangan Pendapatan PAD Rp300 Miliar bila rencana penghapusan PBB dan NJOP direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, PBB masih jadi potensi besar untuk pemasukan PAD Kota bermotto Akhlakul Kariman yang dipimpimnnya. Potensi dana segar dari PBB dikisaran Rp300 Miliar setiap tahunnya.


“Kalaupun mau dihapus, Pemerintah Pusat harus mau membantu dengan penambahan dana. Semisal Dana Alokasi Umum (DAU) ditingkatkan lagi. Kalau tidak ada alokasi dana pengganti dari pemerintah pusat, akan sangat repot karena pendapatan Kota Tangerang akan hilang pasca penghapusan PBB diberlakukan,” ujarnya.


Bahkan Arief sendiri menjelaskan, sebelum wacana pemerintah pusat menghapuskan PBB dan NJOP, Pemkot Tangerang berencana bakal menaikan pajak NJOP dengan nilai yang disesuaikan harga pasar. Kenaikan ini rencananya diberlakukan Pemkot Tangerang untuk terus mendongkrak PAD yang dananya digunakan untuk program pembangunan.(fin)



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.