Pekan Depan, Perpres Fleksibilitas DJP Siap Diajukan ke Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, telah menandatangani rumusan atau rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam konteks penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perpres ini dikeluarkan untuk memberikan fleksibilitas pada DJP sebelum nantinya menjadi sebuah badan independen yang langsung berada di bawah Presiden. Terlebih sambil menunggu revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diharapkan akan bisa diselesaikan tahun ini.


“Pak Menteri sudah paraf, tinggal di Setkab dan Sesneg,” terang Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI), Susiwijono Moegiarso, saat bincang dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2015).


Dirinya mengatakan, setelah rancangan Perpres ini telah diparaf lengkap oleh semua menteri terkait, seperti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet (Setkab), minggu depan akan diajukan pada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani dan disahkan.


“Minggu depan bisa ditandatangani Pak Presiden mudah-mudahan. Kalau sudah beres semuanya dan kelar, DJP akan mendapatkan fleksibilitas,” tuturnya.


Dengan adanya Perpres ini, lanjut Susiwijono, DJP mendapatkan tiga fleksibilitas di antaranya, pertama terkait penambahan tiga Staf Ahli Menteri Keuangan yang akan ditugaskan untuk membantu Dirjen Pajak.


“Sekarang kan Staf Ahlinya ada lima, dengan ini di tambah tiga yang terkait perpajakan,” ujar dia.


Kedua, mengenai penataan dan pemberian fleksibilitas organisasi DJP dengan menambah jumlah unit eselon II pusat yang menangani perpajakan internasional, pengembangan sumber daya aparatur, managemen strategi dan penguatan kepatuhan internal.


Terakhir yakni terkait fleksibilitas penataan unit dan pengelolaan SDM eselon III ke bawah. Namun sepanjang tidak menambah satuan kerja baru, dan penambahan Dipa anggaran.


“Ini termasuk penambahan pegawai juga karena terkait dengan penataan, Dirjen pajak diberi fleksibilitas menambah pegawai dengan catatan bukan satuan kerja baru,” tukasnya.



AHL



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.