Pemkot Batu Berpotensi Kehilangan Rp 10 M dari PBB dan BPHTB


SURYA.co.id | BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 10 miliar. Potensi itu berasal dari PAD pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hasil atas tanah dan bangunan (BPHTB).


Hal itu berkaitan dengan rencana kebijakan pemerintah pusat menghapus PBB dan BPHTB tahun depan. Pemerintah rencananya menghapus PBB dan BPHTB properti non komersial.


Menanggapi rencana kebijakan itu, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya PAD tidak hanya dari dua pajak itu saja.


“Kalau ada kebijakan itu, kami akan menggali potensi lainnya,” beber Eddy yang juga politisi PDIP, Kamis (19/2/2015).


Untuk menggali itu, politisi PDIP ini akan membicarakan dengan anggota DPRD dulu.



“Pastinya mereka bisa memberi masukan,” katanya.


Pemkot Batu melalui Dinas Pendapatan Daerah menarik PBB dan BPHTB secara mandiri setelah mendapat limpahan dari Kantor Pajak Pratama Malang pada awal 2014.


Saat ini, Dinas Pendapatan sedang membangun sistem agar penarikan PBB dan BPHTB bisa dilakukan secara efektif, termasuk mengerahkan staf ke kantor-kantor desa.


Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.



LIKE Facebook Page http://ift.tt/1vz10wG



FOLLOW http://ift.tt/1xV3KCI



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.