Penghapusan PBB Jangan Diberlakukan pada Kelompok Komersial dan Asing

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad Joni menilai, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya tidak berlaku bagi kelompok komersial dan asing.

“Antara lain, bangunan dan properti komersial yang dimiliki atau dinikmati secara/untuk komersial sebagai industri properti/real estat. Karena bukan perumahan rakyat (non public housing) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan warga miskin. Selain itu, bangunan dan properti yang dinikmati atau dipakai oleh orang asing/badan hukum asing yang tinggal di Indonesia,” kata Joni dalam siaran persnya, seperti dikutip Minggu (22/2/2015).


Dalam kajian MKI, lanjutnya, penghapusan PBB sebaiknya hanya untuk lima kelompok saja. Yakni, perumahan rakyat yang dimiliki dan/atau dinikmati MBR atau warga miskin, baik jenis rumah umum ataupun rumah swadaya MBR; rumah umum dan rumah swadaya yang merupakan rumah pertama; rumah susun bersubsidi yang pertama; bangunan dan properti untuk/sebagai fasilitas publik dan pelayanan sosial, baik milik pemerintah, lembaga non pemerintah, termasuk rumah khusus dan rumah negara. Selanjutnya, bangunan dan properti untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tanah/barang milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.


Menurut Joni, penghapusan PBB bukan hanya meredefinisi kelompok sasaran dan besarannya, namun sekaligus membuka jalan pengembangan penerimaan negara. Sebab, jalan bagi inovasi kebijakan dan/atau wewenang Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan ruang oleh korporasi komersial nasional dan orang asing.


“Dengan optimalisasi penataan ruang yang merupakan tugas dan wewenang Menteri Agraria dan Tata Ruang, beralasan mendorong Menteri Keuangan menggagas dan menerapkan pajak atas ruang kepada wajib pajak badan komersial sebagai kompensasi atas penghapusan PBB bagi MBR dan warga miskin,” ujarnya.


Merujuk asas pemisahan horizontal, maka kua teoritis rezim hukum agraria dan tata ruang (dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah berbeda dengan rezim hukum bangunan gedung (dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).


“Oleh karena itu konsep dan kebijakan pengenaan pajak atas bumi dan bangunan (PBB), dengan asas pemisahan horiontal beralasan jika dipisahkan menjadi pajak atas bumi dan ruang (sebut saja PBR), dan pajak atas bangunan gedung (sebut saja PBG),” tuturnya.


Manfaat lainnya, lanjut Joni, penghapusan PBB tidak serta merta begitu saja dicoret sebagai wajib pajak atas PBB, namun memerlukan langkah verifikasi dan pemutakhiran data atas penerimaan PBB, pemilik tanah dan bangunan gedung. Data itu mesti terintegrasi dengan data pertanahan di Indonesia.


“Penghapusan PBB tidak akan menurunkan pendapatan daerah atas PBB, namun berguna dalam ekstensifikasi pajak atas bumi dan ruang (PBR) dan pajak atas bangunan gedung (PBG) serta PNBP atas pemanfaatan ruang yang dapat dikembalikan untuk alokasikan pembangunan perumahan rakyat (public housing) dan infrastruktur kawasan pemukiman bagi MBR dan warga miskin,” pungkasnya.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.