Rekening Deposito Nasabah Belum Bisa Dimata-matai

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, membenarkan pihaknya menunda implementasi peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 yang terbit 26 Januari 2015 terkait pemotongan pajak deposito dan tabungan.

“Ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” terang Bambang, di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2015).


Namun, Bambang enggan menjelaskan mengenai alasan serta kepastian waktu akan dilanjutkannya pemberlakuan aturan tersebut. Sebelumnya, aturan ini mulai diterapkan pada 1 Maret 2015.


“Kita tunda sampai aturannya sesuai. Bukan karena banyak keluhan, tapi nanti kami melihat hukumnya yang tepat. Peraturannya tidak diberlakukan pokoknya,” tegas Bambang.


Disinyalir, karena adanya nasabah dan perbankan yang merasa keberatan mengenai kewajiban pelaporan data bukti potong Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) deposito, menjadi penyebab penundaan tersebut.


Sebelumnya, Pemerintah menjelaskan peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk transparansi pengumpulan data dalam upaya mengejar penerimaan pajak. Aturan yang terbit pada 26 Januari 2015 ini mewajibkan perbankan melaporkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito milik nasabahnya secara rinci. Dengan begitu, Ditjen Pajak dapat mengintip dana para deposan besar.



AHL



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.