Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 253/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 
selengkapnya di ortax.org

Sekilas Aturan:
Persyaratan Surat Keberatan PBB:
  1. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;
  4. dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB asli yang diajukan keberatan;
  5. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
  6. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan
  7. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Share

& Comment

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.