Transparansi Rekening Nasabah Bikin Modal Kabur ke LN

Metrotvnews.com, Jakarta: Senior Vice President Wealth Management Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Elina Wirjakusuma, menilai jika Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 yang terbit 26 Januari 2015 terkait pemotongan pajak deposito dan tabungan diterapkan, bakal menyulitkan industri perbankan dan juga nasabah.

“Perdirjen Pajak memang masih menyulitkan, karena kami memiliki banyak nasabah yang masih harus didorong ke arah sana,” tutur Eina, ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2015).


Elina mengakui adanya kekhawatiran atas peraturan tersebut bakal mengganggu bisnis perbankan, karena nantinya akan membuat nasabah beralih menyimpan dananya atau peralihan modal keluar negeri (capital outflow).


“Kita memang harus memperhatikan capital flight (capital outflow). Nanti malah ada polemik. Jumlah deposan di Mandiri banyak sekali,” ungkapnya.


Meski demikian, Elina menambahkan, pihaknya ke depan tetap mendukung upaya pemerintah untuk membuat semua orang menjadi lebih taat pajak dengan ikut menyosialisasikan pada nasabah.


“Kita akan memberikan penjelasan Kalau taat pajak apa sih yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Mungkin edukasi lagi masyarakat supaya mereka tidak menangkapnya sebagai hal yang negatif,” jelasnya.


Sebelumnya, Pemerintah menjelaskan peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk transparansi pengumpulan data dalam upaya mengejar penerimaan pajak. Aturan yang terbit pada 26 Januari 2015 ini mewajibkan perbankan melaporkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito milik nasabahnya secara rinci. Dengan begitu, Ditjen Pajak dapat mengintip dana para deposan besar.



AHL



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.