34 Mobil Reklame Terjaring Razia Pajak Dispenda Kota Malang


SURYA.co.id | MALANG – Mobil-mobil di Kota Malang yang menampilkan iklan di tiap sisi kendaraan mulai ditertibkan. Mereka dilarang beroperasi jika belum membayar pajak ke Kota Malang.

Penertiban itu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dengan bekerja sama dengan Polresta Malang, dan Dinas Perhubungan Kota Malang, Kamis (18/3/2015) pagi hingga petang. Penertiban dilakukan di seluruh ruas jalan Kota Malang.



Penertiban atau razia tersebut berhasil mendata 34 kendaraan pick up, dan mobil yang memajang reklame di sisi kanan atau kiri mobil tersebut.

Hasil operasi untuk kali pertama ini cukup beragam. “Ada reklame mobil yang sudah bayar yang ditunjukkan dengan bukti pembayaran, tetapi ada juga beberapa kendaraan dari luar kota yang belum tahu kalau di Kota Malang juga mengenakan pajak reklame kendaraan,” kata Ade Herawanto, Kepala Dispenda Kota Malang dalam press release yang dikirim ke Harian Surya, Kamis sore.

Ade memaparkan operasi pajak reklame kendaraan ini sudah direncanakannya sejak lama. Salah satu alas anyang mendasarinya, karena pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang pesat, yang selalu menjadi sasaran empuk pengusaha untuk mengembangkan usaha.

Perda No 16 Tahun 2010

Ade memaparkan ketentuan reklame dalam kendaraan terdapat dalam Perda No 16 tahun 2010, Tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 31 ayat 2, huruf e Perda tersebut, dipaparkan bahwa reklame kendaraan merupakan objek pajak reklame.



Dalam Perda itupula, biaya dan aturan terkait pemasangan pajak reklame juga dimasukkan.

Diharapakan, para pengusaha juga memahami kebijakan dari Pemerintah Kota Malang, dan menjadi wajib pajak yang taat.



Ade menambahkan operasi rutin,, yang menyasar reklame kendaraan bakal terus digelar.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pengusaha yang telah membayar pajak reklame di tempat asal, agar membawa bukti pembayaran pajak tersebut di dalam mobil. Apabila ini diabaikan, maka petugas Dispenda bakal menindaknya.

Ade mengaku tak segan untuk meghukum wajib pajak reklame kendaraan yang membandel. “Tim Operasi Gabungan Sadar Pajak akan membawa kasus ini ke polisi, karena Dispenda telah bekerjasama dengan Kejaksaan yang telah dituangkan dalam MOU dan ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK),” katanya.

Begitu juga dengan WP yang taat. Dispenda akan mengapresiasi itu, bahkan telah disiapkan tanda khusus untuk WP reklame mobil yang telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya.


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.