Dapat Subsidi Pajak, Angkutan Umum di Malang Harus Berbadan Hukum


SURYA.co.id | MALANG – Angkutan umum berpelat kuning kini harus memiliki badan hukum agar bisa mengurus izin penyelenggaraan angkutan umum.

“Padahal kebanyakan, angkutan pelat kuning seperti angkutan pedesaan umumnya dimiliki perseorangan. Paling mudah ya membentuk koperasi,” ungkap AR Firdaus, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Malang kepada SURYA.co.id, Senin (16/3/2015).

Menurut dia, hal itu diatur dalam PP 9/2014 sebagai penjelasan dari UU No 22/2009. Informasinya, sekarang untuk melakukan balik nama sudah tidak bisa karena harus berbadan hukum dulu.

Begitu juga perpanjangan. Karena itu, Firdaus mengharapkan paguyuban angkutan umum membentuk koperasi. Tujuannya untuk memudahkan mereka mengurus izin penyelenggaraan angkutan umum.

“Kami sudah didesak segera membentuk koperasi oleh anggota-anggota. Dalam waktu dekat ada penyuluhan pra pembentukan koperasi,” tutur Radi, Ketua Paguyuban Angkutan Lawang-Arjosari di kantor Dishubkominfo.

Ia ditemani sekretaris paguyuban Eko Mulyanto dan bendhara Zainul Islam. Jumlah aramada Lawang-Arjosari sebanyak 150 unit dengan jumlah sopir 278 orang.

Setiap angkutan Lawang-Arjosari setidaknya dibawa dua orang sopir dan armadanya dimiliki 110 orang. “Saya yakin keputusan pemerintah tidak menyengsarakan rakyatnya,” kata Radi.


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.