Diduga Masih Ada Kebocoran Pajak Pendapatan Parkir


Laporan Reporter Tribun Jogja, Pristiqa Ayun W

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pajak pendapatan parkir yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta diduga masih ada kebocoran. Artinya, jumlah pajak pendapatan parkir yang masuk ke Pemkot Yogyakarta belum maksimal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tugiyarta selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan dari parkir ada dua macam, yaitu dari pajak dan retribusi.

“Kalau pajak dari pendapatan parkir memang kewenangan kami (DPDPK, red). Sedangkan untuk retribusi biasanya dikelola beberapa instansi tergantung dari lokasi, kalau di pasar berarti kewenangan Dinlopas (Dinas Pengelolaan Pasar), kalau di bahu jalan berarti kewenangan Dishub (Dinas Perhubungan),” jelas Tugiyarta.

Sementara untuk pajak pendapatan parkir, lanjutnya, biasanya dikenakan kepada lokasi usaha yang menyediakan lahan parkir khusus. Seperti misalnya, mal dan rumah sakit. Tugiyarta memaparkan tahun 2015 target pajak pendapatan parkir yang ingin dicapai Pemkot Yogyakarta adalah sebesar Rp1,6 miliar.

Tahun lalu target Pemkot Yogyakarta juga sekitar Rp1,6 miliar dan tercapai 100 persen. Tapi pihaknya menduga jumlah tersebut masih belum sesuai. Karena masih disinyalir adanya ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet mereka. Sehingga pajak yang disetorkan bisa lebih kecil.

Wajib pajak pendapatan parkir di Kota Yogyakarta saat ini berjumlah 127 wajib pajak. Dimana dari jumlah tersebut didominasi oleh perusahaan pengelola parkir yang bertindak sebagai pihak ketiga. Sebab kebanyakan bidang usaha yang memiliki lahan parkir sendiri memasrahkan pengelolaan parkir di lokasi tersebut ke pihak lain.

“Pajak yang kami tarik memang cukup tinggi. Yaitu 20 persen dari omzet bruto pendapatan parkir. Namun permasalahan lain adalah terkadang pemilik usaha yang memiliki lahan juga meminta sharing dari hasil pendapatan parkir tersebut. Sehingga pihak pengelola parkir hanya melaporkan omzet setelah bagi hasil dengan pemilik usaha, padahal kan aturannya pembayaran pajak harus 20 persen dari seluruh omzet,” paparnya.

Menghadapi situasi tersebut, Tugiyarta pun mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pemeriksaan. Salah satunya dengan melibatkan pemilik usaha dalam pembahasan pembayaran pajak pendapatan parkir. Sehingga tanggungjawab pembayaran parkir tak hanya milik pengelola parkir saja, namun juga pemilik usaha.

“Jika kedapatan ada yang melanggar, tentunya kami akan memberikan sanksi administrasi. Kami akan berikan surat SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, red) dan selanjutnya akan kami kenakan denda 2 persen per bulan,” tutupnya. (*)


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.