Ditjen Pajak Akui Sulit Beri Pajak ke Industri Batu Akik

Metrotvnews.com, Jakarta: Tren batu akik memang sedang booming kembali di Indonesia. Batu hasil tambang ini memang masuk dalam incaran potensi yang dikenai pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Peraturan Perpajakan I, Irawan, mengatakan kesulitan mengenakan pajak untuk industri batu akik tersebut.

Dirinya mengatakan, industri batu akik yang masuk dalam kelompok barang-barang perhiasan atau permata rencanannya akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 Tahun 2008 yang juga merupakan ketentuan dari pasal 22 Undang-undang Pajak tentang Wajib Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah.


“Kemarin mau dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22, tapi batasannya Rp100 juta ke atas. Kalau orang beli Rp100 juta kan kaya tuh,” kata Irawan, di kantor Pusat DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).


Namun, kata dia, agar efektif pengenaannya, DJP harus memiliki data penghasilan dari orang atau badan yang menjual batu akik, seperti misalnya data depositonya. Menurutnya penjual batu akik yang omzetnya mencapai Rp4,8 triliun per tahun wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari pembelinya.


“Sebenarnya bisa kenai (pajak) batu akik, namun dengan sistem pajak kita yang self assessment kan tidak semudah yang kita bayangkan,” pungkasnya.



AHL



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.