DJP Banten Siapkan Sel untuk Penunggak Pajak

Metrotvnews.com, Tangerang: Pemerintah menerapkan sanksi paksa badan (gijzeling), atau lumrah disebut penyanderaan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Banten bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Wilayah Banten dan Lapas Kelas 1A Tangerang.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan gijzeling bagi para penunggak pajak di Wilayah Banten.


“Ini merupakan upaya kita untuk menjerat para penunggak pajak supaya jera,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten, Muhammad Haniv, di Lapas Kelas 1A Tangerang, Senin (2/3/2015).


Dia juga menambahkan, jika gijzeling dilakukan setelah melalui tahapan penegakan hukum di bidang perpajakan (law enforcement) berupa surat teguran, surat paksa, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pencekalan ke luar negeri, dan gijzeling (penyanderaan).


Nantinya para penunggak pajak yang “membandel” akan dijebloskan ke dalam sel yang terpisah dengan tahanan lainnya. “Kita sudah siapkan satu blok khusus untuk pelaksanaan gijzeling nantinya,” ujar Kepala Lapas Kelas 1A Tangerang, Sapto.


Satu blok khusus itu berisi lima kamar, yang setiap kamarnya mampu menampung 6 hingga 7 orang tahanan, serta dibedakan dengan tahanan lainnya.


Gijzeling sendiri baru bisa dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya tersebut.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.