Janji Kemenkeu Pemilihan Pejabat Ditjen Bea Cukai Bebas KKN


JAKARTA- Beredarnya isu di proses pemilihan pemilihan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara tidak transparan, dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Kementerian Keuangan juga memastikan tak ada aksi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atau intrik yang melibatkan uang, dalam proses pemilihan pejabat Ditjen Bea dan Cukai seperti yang dituduhkan.


Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Badarudin menuturkan, sampai saat ini Dirjen Bea dan Cukai masih dijabat Agung Kuswandono dan belum ada proses pemilihan penggantinya.


“Menteri Keuangan belum pernah memberikan arahan apalagi menetapkan calon Dirjen Bea Cukai. Pada saatnya nanti apabila akan dilakukan pengisian Jabatan Dirjen Bea Cukai akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Ki Agus Badarudin.


Agus menegaskan, jabatan apapun di lingkungan Kemenkeu, termasuk jabatan Dirjen Bea Cukai, tidak pernah dibanderol atau dikaitkan dengan nilai uang.


“Pejabat eselon II atau eselon I Kemenkeu memungkinkan saja untuk menduduki jabatan eselon I tertentu, sepanjang pejabat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan mengikuti proses sesuai ketentuan, seperti proses pemilihan DJP yang lalu,” ucapnya.


Kabar tak sedap soal proses pemilihan Dirjen bea dan Cukai ini menyeruak dari artikel yang ditulis akun bernama Grass Roth, di forum Kompasiana baru-baru ini. Menurut artikel tersebut, erdapat sejumlah nama titipan untuk menempati posisi jabatan strategis di Ditjen Bea Cukai. Proses politik dirasakan sejumlah lebih terasa, ketimbang proses kontestasi yang seharusnya terjadi.


Proses penilaian kandidat lewat fit and proper test pun, kabarnya tak dilakukan sebagaimana mestinya. Proses tersebut hanya dilakukan atas dasar formalitas semata. Ada pula artikel bertajuk ‘Surat Terbuka’ kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga di forum sama, seolah menegaskan ada ‘bagi-bagi jabatan’ di institusi keuangan itu.


Pengirim surat, yang mengaku pejabat tersingkir di sana, menyebut Menteri Keuangan ‘tersandera’ oleh keinginan dari orang-orang yang berperan dalam pengangkatannya sebagai Menteri di kabinet Joko Widodo. “Apakah Bapak takut direshufle sebagai menteri karena tidak menuruti permintaan orang orang yang menyokong Bapak menjadi menteri, atau idealisme Bapak sebagai akademisi sudah luntur?,” tulis surat tersebut.


Dewan Perwakilan Rakyat pun bereaksi,Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengaku tak setuju dengan proses penunjukan pejabat eselon I dan II yang tak sesuai nafas reformasi birokrasi.


“Pemilihan pejabat eselon I di Ditjen Bea Cukai harusnya dilakukan seperti di Ditjen Pajak kemarin. Harus terbuka. Jika memang kabar pemilihan dilakukan tidak transparan, kami minta seluruh prosesnya diulang,” kata Fadel.


Anggota Komisi XI DPR lainnya bersuara. Hendrawan Supratikno, politisi PDIP mengatakan, pihaknya akan meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan dengan pasti apakah reformasi birokrasi dalam penunjukan pejabat teras di direktorat terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah dilakukan. Ia terang menegaskan, penunjukan pejabat di Ditjen Bea Cukai dan jajaran di bawahnya harus berdasarkan merit sistem.


Sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan teras seperti eselon I dan II dilakukan secara kontestasi dengan sistem terbuka.


“Kita akan cek penempatan pejabat. Bukan hanya Bea Cukai, tapi juga pajak. Kita akan nilai dan awasi karena tugas kita (DPR) mengawasi sesuai UU. Jadi wajar kita minta pengawasan,” ucapnya. (amd)




sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.