Kebijakan Baru Jilid II, Menkeu Pede Penuhi Penerimaan pajak


JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, bakal menerbitkan kebijakan Sunset Policy Jilid II. Langkah tersebut dilakukan,guna memenuhi penerimaan pajak pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kebijakan itu akan dikeluarkan pasca pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh). Di mana melalui pemberlakuan wajib pajak pribadi, serta wajib pajak badan yang akan selesai pada 30 April 2015 mendatang.

“Sekarang sunset policy ini sifatnya wajib. Kalau tahun 2008 dulu itu voluntary. Tahun 2015 ini juga merupakan tahun pembinaan untuk wajib pajak. Mereka harus memperbaiki SPT dalam lima tahun terakhir dari 2010-2014,” tutur Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Bambang menjelaskan, bila kini masih banyak ditemukan WP yang memiliki selisih dengan SPT dengan data laporan wajib pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga, pemegang WP harus melakukan pelunasan kurang bayar sesuai ketentuan.

Lebih lanjut Bambang menambahkan,pihaknya bakal mengupayakan sunset policy yang kemungkinan dapat mulai berlaku efektif setelah pelaporan SPT pajak rampung April 2015.

“Ini akan menjadi sumber penerimaan pajak yang besar di tahun 2015 dan membantu target pemerintah juga,” pungkasnya.


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.