Kejar Pertumbuhan Penerimaan Pajak 32%, DJP Wacanakan Aturan Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito yang diterbitkan pada 26 Januari 2015 rupanya tidak permanen. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, regulasi tersebut bisa saja diterapkan jika aturan Bank Indonesia (BI) memungkinkan bagi peraturan tersebut diterapkan di Indonesia.
“Ditunda sama dicabut sama saja, cuma kalimatnya berbeda. Sama saja, suatu saat akan diterapkan lagi. Mungkin tahun 2018 dokumen rahasia bank bukan rahasia lagi, sama aja. Nanti bisa diterapkan lagi,” ujar Sidik ditemui di Jakarta, Minggu (15/3/2015).

Sebelumnya pencabutan peraturan dirjen pajak tersebut telah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat ditemui seusai melaksanakan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian Jakarta, Jumat (13/3/2015).

“Yang ingin saya beri tahukan supaya untuk memberi kepastian, aturan dirjen pajak yang tadinya mewajibkan pelaporan pemotongan pajak untuk bunga deposito itu akan dicabut perhari ini,” kata Bambang.

Dalam peraturan itu tercantum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan secara rinci dimana sebelumnya, bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito secara umum.

Sigit menjelaskan pencabutan aturan yang semula akan diberlakukan awal bulan ini tersebut dilatarbelakangi kontradiksi dengan Undang-Undang mengenai dokumen rahasia perbankan. Pencantuman secara rinci bertujuan meminimalisir potensi pengemplangan pajak oleh perbankan dan menjamin transparansi, dilain pihak pencantuman tersebut juga berpotensi membuka dokumen rahasia nasabah terkait jumlah depositonya. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan.

“Tidak karena UU, UU di BI kan melarang membuka dokumen rahasia bank jadi kita tunduk,” tukas Sigit.

Pencabutan aturan penyertaan data bukti potong pajak secara terperinci merupakan salah satu dari 12 wacana peraturan dan revisi peraturan Direktorat Jenderal Pajak dengan potensi penerimaan mencapai Rp1,25 triliun. Aturan lainnya yang juga ditunda ialah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol sebesar 10 persen yang semula akan diterapkan 1 April mendatang.

Aturan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan menteri koordinator perekonomian Sofyan Djalil resmi ditunda realisasinya.

Sigit membantah gencarnya DJP memberlakukan berbagai aturan pajak akibat besarnya target penerimaan pajak tahun ini, yakni sebesar Rp395 triliun atau tumbuh 32 persen dari target tahun lalu. Dia mengklaim total target penerimaan pajak dari penerapan 12 aturan yang semula direncanakan mulai diterapkan pada Januari hingga April itu hanya sebesar Rp16 triliun saja, “Itu tidak seberapa, bukan untuk mengejar target penerimaan pajak, bukan. Karena tidak seberapa itu. Paling cuma Rp16 triliun,” ujarnya.

Target penerimaan pajak dari 12 aturan baru versi Sigit berbeda dari versi Kementerian Keuangan yang menyebutkan besaran Rp27,06 triliun.

Sigit juga menjabarkan DJP menerapkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak 32 persen. Program tersebut diadaptasi dari Sunset Policy yang sukses menumbuhkan pendapatan pajak sebesar 30 persen di tahun 2008. “Tahun 2008 kita melaksanakan Sunset Policy, itu tumbuh 30 persen, sekarang kita menggunakan cara yang sama cuma namanya tahun pembinaan wajib pajak. Kita targetkan tumbuh 32 persen,” katanya.

Hanya saja, dasar hukum penerapan program tersebut masih dalam proses penggodokan. “Aturannya belum keluar sedang kita godok. Bukan hanya PPh, tapi juga PPN. Kita buat kebijakan keringanan sanksi. Jadi kalau tahun 2010 ada wajib pajak yang belum bayar, mereka boleh membayar sekarang, dan kita punya data. Kalau dulu Sunset Policy kan volunteer,” tukasnya.



WID


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.