Kendala DJP Berburu Pajak E-Commerce Plus Startup


JAKARTA - Bisnis e-commerce, termasuk startup, memang sedang menjamur. Namun, ternyata dalam menarik realisasi pajaknya tidak semudah membalikkan tangan. Ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan pajak e-commerce.

Menurut Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office, Kementerian Keuangan, yang juga tergabung dalam Tim Perpajakan E-Commerce Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Nufransa Wira Sakti, kendala berburu pajak bisnis online yang pertama adalah bagaimana mendapat data dan informasi terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh ‎pebisnis e-commerce.

“Yang kedua adalah tingkat kepatuhan WP pelaku bisnis e-commerce itu sendiri,” ujar penulis buku ‘Buku Pintar Pajak E-commerce’ itu kepada Okezone.

Dia menjelaskan, banyak pelaku bisnis e-commerce yang belum mengetahui tentang kewajiban perpajakannya. “Sehingga, terdapat kesan bahwa bisnis melalui internet tidak dikenakan pajak,” ujarnya.

Padahal, lanjut Nufransa, kewajiban pajak dalam e-commerce adalah sama dengan bisnis biasa yang dilakukan dalam dunia nyata.

Seperti diketahui, saat ini DJP gencar melakukan pungutan pajak untuk menutup defisit neraca keuangan dalam APBN. Salah satu yang disasar adalah bisnis e-commerce seiring banyak pelaku usaha yang melakukan gerakan go online. Menjual produk secara online kini dinilai lebih prospektif daripada menjual secara konvensional.


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.