Menagih Kinerja Pegawai Pajak setelah Dapat Bonus Lebihi Presiden


SAAT jutaan wajib pajak menyerbu kantor pelayanan pajak untuk menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh), Presiden Jokowi membuat terobosan. Triliunan rupiah tunjangan kinerja dikirim ke kantong pegawai pajak dengan sebuah harapan.


Yaitu, target penerimaan yang bertahun-tahun meleset bisa digapai tahun ini. Insentif tambahan untuk pegawai Direktorat Jen deral Pajak (Ditjen Pajak) bagaikan dua sisi mata pedang. Satu sisi menjadi ’’vitamin’’ penyemangat kerja, namun sisi yang lain menjadi sumber ketakutan. Sebab, selain menjadi sorotan, jika target tidak tercapai, penghasilan berpotensi berkurang.


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, meski target hanya mencapai 95 persen, aparat pajak tetap akan bisa menikmati 100 persen tunjangan kinerjaArtinya, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito bakal menerima ratarata Rp 117,3 juta per bulan.


Jika mau dibandingkan, diperkirakan gaji yang diterima Presiden Jokowi dalam sebulan sekitar Rp 62,74 juta yang terdiri atas gaji pokok Rp 30,24 juta dan tunjangan jabatan Rp 32,5 juta. Dengan begitu, nilainya masih di bawah tunjangan Dirjen Pajak. Namun, tentu saja insentif itu diikuti tuntutan yang pasti tidak mudah dipenuhi.


Sejak 2012, realisasi penerimaan pa jak selalu kurang dari 95 persen dari target (lihat grafis). Jika realisasi penerimaan pajak 90–95 persen, tunjangan kinerja hanya akan diberikan 90 persen. Jika realisasi penerimaan 80–90 persen, tunjangan kinerja hanya diberikan 80 persen. Tetapi, jika realisasi penerimaan hanya 70 persen ke bawah, tunjangan kinerja diberikan 50 persen atau separo.



Pages: 1 23






Iklan Bawah 336×280







sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.