Pemilihan Pejabat Bea Cukai Harus Transparan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan jika pemilihan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai akan transparan. Hal itu juga menepis kabar bahwa proses pemilihan orang nomor satu di tempat tersebut terkandung unsur KKN.

Hal tersebut sempat ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Badarudin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (3/3/2015). Ki Agus menuturkan bahwa sampai saat ini posisi Dirjen Bea dan Cukai masih dijabat Agung Kuswandono dan belum ada proses pemilihan penggantinya.


“Menteri Keuangan belum pernah memberikan arahan apalagi menetapkan calon Dirjen Bea Cukai. Pada saatnya nanti apabila akan dilakukan pengisian Jabatan Dirjen Bea Cukai akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Ki Agus, beberapa waktu lalu.


Ia menegaskan, jabatan apapun di lingkungan Kemenkeu, termasuk jabatan Dirjen Bea dan Cukai, tidak pernah dibanderol atau dikaitkan dengan nilai uang.


“Pejabat eselon II atau eselon I Kemenkeu memungkinkan saja untuk menduduki jabatan eselon I tertentu, sepanjang pejabat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan mengikuti proses sesuai ketentuan, seperti proses pemilihan DJP yang lalu,” tegasnya.


Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengaku tidak setuju dengan proses penunjukan pejabat eselon I dan II yang tak sesuai reformasi birokrasi.


“Pemilihan pejabat eselon I di Ditjen Bea Cukai harusnya dilakukan seperti di Ditjen Pajak kemarin, harus terbuka. Jika memang kabar pemilihan dilakukan tidak transparan, kami minta seluruh prosesnya diulang,” tegas Fadel.


Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR lainnya, Hendrawan Supratikno, juga meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan dengan pasti apakah reformasi birokrasi dalam penunjukan pejabat teras di direktorat terkait, termasuk Ditjen Bea dan Cukai sudah dilakukan.


Hendrawan menegaskan bahwa penunjukan pejabat di Ditjen Bea dan Cukai beserta jajaran di bawahnya harus berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yakni untuk jabatan teras seperti eselon I dan II dilakukan secara kontestasi dengan sistem terbuka.


“Kita akan cek penempatan pejabat. Bukan hanya Bea dan Cukai, tapi juga pajak. Kita akan nilai dan awasi karena itu tugas DPR untuk mengawasi sesuai UU. Jadi wajar kita minta pengawasan,” pungkasnya.



AHL



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.