Penerimaan Pajak DIY Masih Rendah, Tax Law Enforcement Perlu Diaplikasikan

SLEMAN (KRjogja.com) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Keuangan Pajak (DJP) DIY baru merealisasikan penerimaan pajaknya sebesar Rp 584 miliar atau 12,95 persen per 28 Maret 2015 dari total target 2015 sebesar Rp 4.514 triliun. Sebagai upaya menggenjot penerimaan pajak tersebut, selain peningkatan Wajib Pajak (WP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, juga diperlukan penegakan hukum perpajakan yang tegas agar memberikan efek jera bagi penunggak atau pengemplang pajak.


Kepala Kanwil DJP DIY, Rudy Gunawan Bastari mengatakan kinerja penerimaan pajak DIY masih kecil dan jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,514 triliun atau naik 46,06 persen dari tahun lalu. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak DIY ini hanya tumbuh 10,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


“Realisasi penerimaan pajak di DIY masih minim untuk itu kami minta WP Orang Pribadi (OP) maupun Badan naik sektor publij maupun swasta segera memenuhi kewajibannya sebelum 31 Maret 2015,” kata Rudy saat ditemui dikantornya, Senin (30/3/2015).


Rudy menuturkan rincian pencapaian penerimaan pajak per KPP Pratama yaitu KPP Pratama Yogya tercapai Rp 248 miliar (13,63 persen) dari rencana Rp 1,826 triliun, KPP Pratama Sleman tercapai Rp 217 miliar (13,67 persen) dari rencana Rp 1,588 triliun, KPP Pratama Bantul Rp 84 miliar (11,55 persen) dari Rp 742 miliar, KPP Pratama Wates baru Rp 16 miliar dari Rp 175 miliar dan KPP Pratama Wonosari tercapai Rp 16 miliar dari Rp 181 miliar.


Sementara kontribusi lima sektor dominan perpajakan DIY pada 2015 adalah Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 25,78 persen tumbuh, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,57 persen, Industri Pengolahan sebesar 11, 34 persen, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Rp 9,47 persen dan kontruksi sebesar 4.43 persen. Kontribusi lima sektor dominan terhadap penerimaan Kanwil DJP DIY 2015 sebesar 68,59 persen dengan pertumbuhan 15,98 persen. Diluar sektor dominan kontribusinya sebesar 31,41 persen dengan pertumbuhan 14,62 persen.


“Kami memerlukan dukungan semua pihak, terutama WP karena kesadaran WP-lah yang berperan paling besar untuk mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan dan sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa,” tandasnya.


Sedangkan capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2014 per KPP Pratama yaitu KPP Pratama Yogya terealisasi 12.079 SPT (28,88 persen) dari target. 41.727 SPT, KPP Pratama Sleman tercapai 30.268 SPT (36,83 persen) dari target 82.179 SPT, KPP Pratama Bantul mencapai 22.932 SPT (43.69 persen) dari 52.488 SPT, KPP Pratama Wates mencapai 10.130 SPT (45,23 persen) dari 22.385 SPT dan KPP Pratama Wonosari mencapai 14.323 SPT (60,87 persen) dari 23.532 SPT.


“Kami berusaha menggenjot penerimaan pajak tersebut baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi WP. Tahun depan baru merupakan tahun penegakan hukum jadi tidak ada ampun bagi piutang pajak, baik dari pengenaan sanksi maupun hukuman kurangan atau pidana,” imbuhnya.


Sementara Chief Economist atau Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anggito Abimanyu yang juga merupakan WP DIY yang tercatat di KPP Pratama Sleman menghimbau kepada WP OP besar agar segera menyampaikan SPT-nya. Khususnya bagi pejabat negara yang di DIY juga tercatat laporan hasil kekayaannya seharusnya menyampaikan laporan SPT-nya secara terbuka dan transparan.


“Saat ini kita mengalami kondisi yang anomali dimana kenaikan dari 1 persen tax ratio satu tahun dalam pengalaman Indonesia sulit tercapai. Target penerimaan pajak DIY yang Rp 4,5 triliun ini juga sulit tercapai seiring tidak membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.


Menurutnya Kanwil DJP DIY harus meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan WP, terutama menggunakan dan menggerakan tokoh-tokoh besar yang ada di DIY. Khususnya tokoh-tok penggiat korupsi yang harusnya mencontohkan keterbukaan penyampaiaan pajaknya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi.


“Konsekuensi penghasilan naik maka pajak pasti naik. Saat ini seharusnya sudah menjadi tahun penegakan hukum pajak, karena piutang pajak masih tinggi dan target penerimaan besar, saatnya tax low enforcement ditegakan jangan menunggu tahun depan,” imbuh Anggito. (M-3)




BERITA TERKAIT



  • Bulan Depan, Sistem Pajak E-Tax Dimulai

  • Soal Pajak, Pemerintah Paksakan Diri

  • Duh, Pemkab Rembang Punya Tunggakkan Pajak Rp 13 M

  • Investor NPWP-nya Harus Kebumen

  • DJP Jateng II Incar Pendapatan Rp 10,1 T




Kedaulatan Rakyat Group

  • koran kedaulatan rakyat

  • koran minggu pagi

  • koran merapi

  • kr radio

  • majalah ultra

  • KR Indo Wisata




© 2015 Kedaulatan Rakyat Yogyakarta | Mobile Site | Download | Tentang | Redaksi

sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.