Proyek Payment Gateway Bermasalah dari Awal

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek payment gateway dalam pembuatan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diduga bermasalah sedari awal. Pasalnya, proyek tersebut dinilai tak sesuai dengan peraturan soal penerimaan negara bukan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Hal itu terungkap dari keterangan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani. Askolani menerangkan, proyek tersebut tak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Ada yang tidak sesuai dengan pengelolaan kas mereka. Kita minta rapihkan. Kalau itu bisa penuhi, maka kita support sepenuhnya. Sebab kalau dia jalanin, malah bisa ada yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ucap Askolani di Komplek perkantoran Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014) malam.

Alasan Askolani ternyata didukung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Audit berjudul Audit Penerimaan Dana Bukan Pajak (PNBP) dan Audit Kinerja BPK RI 2014 (LHP Nomor 93/HP/XIV/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan LHP Nomor 94/HP/VIV/12/2014 tanggal 30 Desember 2014), menyatakan mekanisme penghimpunan dana PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengabaikan batas wewenang yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan keuangan negara dan tidak mematuhi aturan penyelenggaraan pelayanan publik.

Masalah inilah yang rupanya diendus Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim menyelidiki laporan Andi Syamsul Bahri dari LSM Pijar. Belakangan penyidik melakukan ekspose dan memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan itu, termasuk mantan Menkumham Amir Syamsuddin.

Pemanggilan Amir disusul pemanggilan sejumlah saksi yang diduga merupakan bawahan Denny di Kemenkumham. Seturut kemudian, Denny pun dipanggil penyidik Bareskrim.

Wakil Kapolri Komjen Pol Badroddin Haiti menerangkan, penyidik sudah mengantongi sejumlah bukti. “Jadi unsur melawan hukumnya sudah sangat jelas,” sebut Badroddin kepada Metrotvnews.com, Jumat (20/3/2015).

Endusan tajam penyidik Bareskrim berbuah hasil. Ekspose penyidik pada Minggu 22 Maret memutuskan, kasus payment gateway naik ke penyidikan dan menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka.

Denny dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.



KRI


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.