Tax Amnesty Diterapkan, Jadi Celah Penjahat Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp1.296 triliun (pajak dan migas) atau meningkat 31,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah perpajakan di Indonesia. Tingginya target penerimaan pajak ini, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan beberapa inovasi kebijakan di bidang perpajakan, salah satunya yakni wacana pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak dengan menghapus pajak terhutang dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah.


Forum Pajak Berkeadilan menilai, kebijakan ini tidak patut diterapkan. Pasalnya, dengan adanya tax amnesty malah menjadi celah bagi penjahat sebagai alat pengampunan.


Tax amnesty enggak perlu dikeluarkan, karena malah mereduksi kepatuhan penjahat pajak untuk membayar pajak. Mereka akan berpikir, untuk apa patuh bayar pajak, toh lima tahun lagi ada pengampunan,” kata anggota FPB yang juga merupakan pengamat kebijakan ekonomi, Perkumpulam Prakarsa, Wiko Saputra dalam diskusi pajak di Cheese Cake Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2015).


Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari The Indonesian Legal Roundtable, Refki Saputra mengatakan wacana pemerintah yang ingin menetapkan tax amnesty bukan dimaksudkan sebagai alat negara untuk berkompromi dengan penjahat.


“Jawabannya tidak, tax amnesty bukanlah alat berkompromi dengan penjahat,” ujar Refki.


Dia menilai, pemerintah harus lebih jeli jika wacana ini nantinya diterapkan. Tax amnesty sah-sah saja dilakukan dengan catatan pengampunan dilakukan dari sisi sanksi pidananya karena mereka telat menyetorkan kewajibannya. Sementara, kewajiban pajak harus tetap dibayarkan ke negara.



WID



sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.