Terkait Kasus Indrayana, Nasir: DPR Sudah Ingatkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus Payment Gateway pembuatan e-pasport. Namun, Denny sempat membela proyek tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik, tak ada niat untuk mengambil untung.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil mengatakan, untuk menjalankan proyek tak cukup bermodal niat baik, tetapi harus dilakukan sesuai peraturan. “Tidak cukup niat baik, harus ada aturan main. Sedangkan kasus ini belum ada aturan eksplisit. Harus ada aturan main yang jelas,” kata Nasir dalam program Bincang Pagi Metro TV, Kamis (26/3/2015).

Ia mengungkapkan, pada saat proyek Payment Gateway berjalan, tidak ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“DPR sudah mengingatkan sebelum melakukan proyek, harus ada simulasi, dan regulasi apa yang belum ada. Bagaimana koordinasi dengan Kemenkeu tentang penerimaan bukan pajak,” ujarnya.

Seperti diberitakan, proyek Payment Gateway yang diduga kuat diinisiatori Denny Indrayana, mengendapkan uang Rp 605 juta di rekening kedua vendor jasa berbasis teknologi bukan bank, yakni PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) dan PT Finnet Indonesia.

Uang tersebut didapat dari penarikan biaya administrasi Rp 5 ribu per kepala. Selain itu, negara juga mengalami kerugian sebesar Rp 32 miliar.

Denny ditetapkan tersangka berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

FZN


sumber

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.