7 Jam Diperiksa KPK, Hadi Poernomo Dicecar 10 Pertanyaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK hari ini. Tersangka kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) itu dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik KPK.
"Pemeriksaan berlangsung, tadi ada 10 pertanyaan, tapi isi materinya silakan tanya ke penyidik saja," kata Hadi usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2015).
Hadi yang juga mantan Kepala BPK ini diperiksa sekitar tujuh jam oleh penyidik. Dia keluar dari gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Yanuar Wasesa sore tadi.
Hadi enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Ia hanya berjanji akan selalu kooperatif dan berjanji akan mengikuti semua proses hukum di KPK.
"Saya kooperatif, saya akan mengikuti proses hukum, dari dulu saya sudah janji itu. Semuanya serahkan ke penyidik," pungkas Hadi.
Perkara yang menjerat Hadi Poernomo ini bermula saat Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) pernah mengusut dugaan pengemplangan pajak yang diduga dilakukan BCA. Sumihar Petrus Tambunan selaku Direktur Pajak Penghasilan pada 2003 langsung mempelajari dokumen yang diajukan BCA sebagai keberatan pajak.
Setahun kemudian, Direktorat PPh merampungkan kajiannya. Hasilnya Dirjen Pajak menolak permohonan keberatan pajak BCA. BCA diwajibkan melunasi tagihan pembayaran pajak tahun 1999 sebesar Rp 5,77 triliun. Untuk pelunasannya, BCA diberi tenggat hingga 18 Juni 2004.
Kemudian, dokumen risalah tadi diserahkan ke Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak. Sehari sebelum tenggat, BCA membayar tagihan pajaknya (17 Juli 2004), Hadi menandatangani nota dinas Dirjen Pajak yang ditujukan kepada bawahannya, Direktur PPh.
Isi nota dinas ini bertolak belakang dari risalah yang dibuat Direktur PPh. Hadi justru mengintruksikan kepada Direktur PPh agar mengubah kesimpulan risalah yang awalnya menolak menjadi menyetujui keberatan.
Atas perbuatan Hadi, diduga telah merugikan negara sekitar Rp375 miliar. Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
LOV
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.