Bidik Pelanggar Pajak, Pemkot Harus Terus Maju


YOGYA (KRjogja.com) - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang akan membentuk tim penyidik khusus pelanggar pajak, mendapat banyak dukungan. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti pun menjamin akan memprioritaskan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan manakala tim sudah siap.
Menurut Haryadi, pajak harus dipahami sebagai sebuah kewajiban. Bukan diartikan sebagai kontribusi, sumbangan atau pendapatan yang disisihkan oleh wajib pajak. "Negara bisa memaksa wajib pajak karena itu sudah kewajiban. Sehingga kepesertaan dan kepatuhan wajib pajak yang akan kami tunggu," katanya, Senin (13/4/2015).
Ia berharap, keberadaan tim tersebut bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Fokus utama pengawasan pembayaran pajak daerah pada tahun ini adalah untuk wajib pajak hotel dan restoran. Tidak menutup kemungkinan, jenis pajak daerah lain juga akan menjadi target pengawasan.
Haryadi menambahkan, pengawasan yang dilakukan pemerintah bukan semata karena ada potensi pengemplangan atau kebocoran pajak, melainkan wujud konsistensi dalam menunaikan kewajiban.
Selain itu, dukungan juga diberikan dari kalangan dewan. Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khairi mengatakan, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang pajak harus diisi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. "Ketentuan terkait tugas dan fungsinya juga harus jelas. Supaya tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan keuangan daerah. Tapi kami sangat mendukung langkah pengawasan melalui PPNS pajak itu," paparnya.
Kendati kelak ada tim penyidik pelanggar pajak, namun Nasrul berharap tetap ada penguatan sistem perpajakan. Salah satu yang ia dorong ialah penerapan pembayaran pajak online atau E-Tax yang mulai diujicobakan pada sektor pajak hotel dan restoran.
Jika saat ini baru ada 3 wajib pajak hotel dan 11 wajib pajak restoran yang sudah menerapkan sistem E-Tax, namun kuantitasnya perlu ditambah. Bahkan, seluruh wajib pajak hotel dan restoran yang pembukuannya sudah modern, harus disertakan dalam sistem online tersebut.
"Jika sistem ini bisa diikuti oleh semua wajib pajak, maka akan sangat baik," terangnya. (Dhi)

BERITA TERKAIT
  • Tahun Ini, Pelanggar Pajak Kena Ancaman Serius
  • Ini Dia Daftar Pajak yang 'Mlorot'
  • Turun 59,6 Persen, Setoran Pajak Bumi Bangunan 'Anjlok'
  • Penerimaan Negara di Bawah Target, Menkeu 'Bina' Wajib Pajak
  • 'Pengemplang Pajak' Divonis 18 Bulan dan Denda Rp 2,1 M


  • Kedaulatan Rakyat Group
    • koran kedaulatan rakyat
    • koran minggu pagi
    • koran merapi
    • kr radio
    • majalah ultra
    • KR Indo Wisata

    © 2015 Kedaulatan Rakyat Yogyakarta | Mobile Site | Download | Tentang | Redaksi

    sumber


    ~ http://www.soalpajak.com ~

    Share

    & Comment

    0 comments:

    Post a Comment

    No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

     

    Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

    Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.