Ditjen Pajak Berupaya Perluas Penanganan Faktur Pajak Fiktif

indopos.co.id -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus berupaya mengurangi jumlah kerugian negara yang dibebabkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Salah satunya upaya adalah dengan cara memperluas cakupan penanganan faktur pajak fiktif hingga ke wilayah di luar Jakarta, yakni di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten.
"Kami memilih Banten untuk melakukan penanganan faktur pajak fiktif sebagai yang pertama di luar wilayah Jakarta untuk tahun ini," ujar Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yuli Kristiyono di Serang, Banten, Selasa (21/4). Hadir dalam pertemuan tersebut Kakanwil DJP Banten Catur Rini Widosari dan AKBP Yayan Sofyan (penyidik pada Direktorat Pindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri) Yuli mengharapkan, Banten dapat menjadi daerah yang memprakarsai penegakan hukum bagi para pelaku faktur pajak fiktif agar memberikan para pelakunya efek jera.
"Banten akan menjadi inisiator hukum persuasif, sehingga tidak ada lagi pelaku faktur pajak fiktif," imbuh dia. Sekedar informasi, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi memulai kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP Fiktif) tahun 2015. Satgas ini merupakan upaya terobosan DJP yang melibatkan seluruh kalangan untuk penanganan yang lebih cepat, sistematis, dan komprehensif atas penerbitan dan atau penggunaan FP fiktif.
Kegiatan Satgas telah dimulai di Kantor Wilayah DJP Jakarta sejak Juni 2014. Selama kurang lebih enam bulan di tahun 2014, Satgas telah berhasil melakukan konfirmasi atas 499 Wajib Pajak dari lima Kanwil di Jakarta. Dari jumlah tersebut 80,76 persen atau sebanyak 403 Wajib Pajak mengakui perbuatannya sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan pada proses berikutnya.
Selanjutnya, dari Rp934,21 miliar nilai total faktur pajak yang diklarifikasi, 76,54 persen atau Rp715,02 miliar telah terklarifikasi dan disetujui oleh Wajib Pajak untuk dibayar. Penerbitan faktur pajak bodong masih menjadi modus utama yang digemari oleh para pengusaha nakal untuk mengemplang pajak.
Diperkirakan dari hasil penyidikan terkait Faktur Pajak fiktif sepanjang 2008-2013 terdapat seratus kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplang an pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif. (yon/jpnn)

sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.