DPR Dorong Pemerintah Terapkan Kebijakan Tax Amnesty

JAKARTA - Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berharap pada kebijakan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan untuk tahun tertentu demi menggenjot penerimaan pajak yang masih rendah hingga triwulan pertama 2015. Menurutnya, jauh lebih baik bila pemerintah membuat terobosan dengan menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Dalam rencana sunset policy yang diusulkan pemerintah, Kementerian Keuangan akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak memperbaiki laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan pencatatan kegiatan usahanya selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, fasilitas perpajakan diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan sejak Mei 2015 hingga ke akhir tahun.
Namun, Misbakhun justru menilai kebijakan sunset policy seperti bakal bertentangan dengan sistem pajak nasional saat ini. Sebab, sistem pajak mengakui self assessment yang mengharapkan kerelaan masyarakat melaporkan sendiri penghasilannya.
"Bagaimana mungkin orang kemudian diwajibkan untuk memperbaiki SPT, sementara sistem pajak masih self assessment? Apa Peraturan Kemenkeu hendak dipaksakan untuk mengubah susbtansi UU di atasnya? Ini kan rawan gugatan," ujar Misbakhun, Selasa (14/4/2015).
Ia menegaskan, jika pemerintah memang hendak menerapkan sunset policy, maka undang-undang yang ada harus direvisi terlebih dulu. "Kalau mau sunset policy itu, harus diubah dulu UU-nya. Kalau dilanjutkan soal kebijakan itu, bisa banyak mendapatkan gugatan dari masyarakat," ulas Misbakhun.
Karenanya, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, jauh lebih positif bila pemerintah benar-benar berupaya ekstra dalam menjaring pemasukan pajak dengan melaksanakan tax amnesty. Sebab, katanya, dengan tax amnesty, maka masyarakat diyakini akan berbondong-bondong membayar pajaknya karena semua potensi pidana bisa dikesampingkan. "Tax amnesty ini menjadi semacam rekonsiliasi nasional. Orang bersedia melaporkan pajaknya karena dia takkan dituntut terkecuali terkait terorisme dan narkoba misalnya," katanya.
Misbakhun menegaskan, tax amnesty bukan hal baru. Sebab, beberapa negara sudah menerapkannya. Misalnya, Afrika Selatan, India dan Italia. "Biasanya, pendapatan pajak pemerintahanya langsung naik," jelasnya.
Sebagai catatan, kata Misbakhun, pemerintah sendiri meyakini ada dana sekira Rp3.000-an triliun yang bisa direpatriasi dengan kebijakan tax amnesty. Dari situ, seandainya Pemerintah memberikan denda 5 persen saja, bisa didapat Rp 150-an triliun.
"Belum lagi pendapatan dari dana yang di dalam negeri. Di luar itu, uang yang direpatriasi akan memperkuat dana nasional di perbankan, tak perlu utang ke luar negeri, dan tak perlu tertekan kurs USD lagi," jelasnya.
Misbakhun menambahkan, peluang pemerintah untuk mendapatkan persetujuan tentang tax amnesty dari DPR juga sangat besar. Aturannya pun bisa dimasukkan dalam undang-undang. "Paling 5 sampai 10 pasal. Setahu saya, pemerintah punya RUU-nya. Kalau tidak, DPR bisa inisiatif. Saya harap presiden dan menteri keuangan sekalian membuat aturan tax amnesty, supaya konsolidasi bisa dilakukan secara cepat dengan DPR," cetusnya.
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.