GAGASAN : Remunerasi Pajak untuk (Si)apa?

Gagasan kali ini ditulis Abdul Hofir. Penulis adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta.
Solopos.com, SOLO — Esai Muhammad Aslam di Solopos edisi 13 April 2015 berjudul Remunerasi Pegawai Sektor Perpajakan mengandung beberapa hal yang menurut saya perlu diperjelas dan diberi tanggapan seperlunya agar tidak dipahami secara salah.
Pemahaman yang salah dapat berakibat pengambilan sikap dan tindakan yang kurang tepat. Beberapa hal tersebut di antaranya, pertama, "Pegawai Ditjen Pajak bukanlah satu-satunya elemen mutlak yang berperan dalam kesuksesan mencapai target penerimaan pajak… Ada kerelaan dan kesadaran wajib pajak… peran karyawan divisi pajak dan konsultan pajak juga tidak boleh dikesampingkan… Mereka bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan."
Dalam sistem perpajakan terdapat tiga unsur utama agar pajak dapat dilaksanakan secara efektif: (1) kebijakan perpajakan, (2) undang-undang perpajakan, dan (3) administrasi perpajakan (Prof. R. Mansury, Ph.D, 2002:3).
Kebijakan perpajakan mengacu pada pilihan-pilihan yang diambil pemerintah berkaitan dengan subjek pajak, objek pajak, tarif, dan prosedur pajak. Undang-undang perpajakan harus diartikan sebagai perangkat peraturan yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Sesuai Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kita tahu dalam sistem ketatanegaraan kita, undang-undang merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR sebagai representasi masyarakat.
Ini berarti undang-undang selain sebagai aturan yang harus dipegang bersama antara pemerintah dan masyarakat juga berfungsi sebagai salah satu alat kebijakan perpajakan.
Administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian: (1) instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan pemungutan pajak, (2) orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan, dan (3) proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.
Dengan demikian dapat kita pahami pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memang hanya salah satu elemen dalam kesuksesan pencapaian penerimaan pajak. Jika dalam kondisi ekstrem masyarakat seluruh Indonesia tidak membayar pajak, sudah pasti target penerimaan pajak tidak akan tercapai.
Sama seperti tim sepak bola yang hanya mengandalkan kehebatan pelatih tanpa didukung kualitas dan semangat para pemainnya, tim tidak akan ada artinya. Apakah kondisi demikian yang kita harapkan? Tentu saja tidak.
Pajak ibarat darah dalam tubuh manusia yang berperan mendistribusikan nutrisi yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Pajak dibutuhkan untuk menjadi bahan dasar distribusi pembangunan ke seluruh sektor dan pelaksanaan pembangunan.
Gaji pegawai negeri, tentara, polisi, pembangunan sarana dan prasarana, subsidi, kesehatan, pembayaran utang pemerintah, dan keperluan lainnya yang diselenggarakan pemerintah memerlukan dana yang utamanya bersumber dari pajak.
Dengan pemahaman semacam ini, mestinya kesadaran membayar pajak dimiliki seluruh elemen bangsa, bukan hanya pengusaha/perusahaan. Kesadaran itulah yang akan membimbing kita melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan secara benar, bahu-membahu antara administrasi perpajakan dan masyarakat perpajakan termasuk wajib pajak dan konsultan pajak.
Kedua, "Terbitnya Perpres No. 37/2015 menunjukkan kesejahteraan pegawai Ditjen Pajak sangat diperhatikan pemerintah… Karyawan divisi pajak perusahaan swasta dan konsultan pajak diabaikan peran dan kontribusinya baik sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan maupun sebagai masyarakat pembayar pajak."
Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Definisi tersebut—termasuk juga makna pajak di banyak negara—secara tegas menyatakan timbal balik atau imbalan dari membayar pajak tidak diberikan secara langsung sebagaimana ketika kita membayar retribusi.
Masyarakat luas yang akan merasakan manfaat pajak yang dihimpun oleh DJP Kemenkeu dalam bentuk penyediaan sarana fisik dan fasilitas yang dibutuhkan warga negara.
Jadi, pernyataan tentang kesejahteraan pegawai divisi pajak perusahaan swasta dan konsultan pajak bertentangan dengan makna pajak yang dianut banyak negara karena tidak ada imbalan dalam bentuk bonus atau sejenisnya yang diberikan secara langsung kepada pembayar pajak.
Selain itu, Pasal 80 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan PNS selain mendapatkan gaji juga mendapat tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
Tunjangan kinerja diberikan sesuai capaian kinerja setiap pegawai dengan memperhatikan beban kerja dan risiko. Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai DJP Kemenkeu dimaksudkan selain sebagai bentuk imbalan atas kinerja juga harus dipandang sebagai upaya menutup celah penyimpangan yang dapat timbul, meskipun untuk alasan yang terakhir bisa saja bersifat relatif.
Ketiga, "Menurut saya, pemerintah seharusnya memberikan remunerasi/bonus kepada karyawan divisi pajak perusahaan swasta dan/atau konsultan pajak saat tahun pajak sudah memasuki kedaluwarsa… Jika dalam jangka waktu lima tahun tidak ada pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, laporan wajib pajak dianggap benar dan sudah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku… rapelan remunerasi/bonus nilainya setara dan disesuaikan dengan tingkat/golongan pegawai/pejabat di lingkungan Ditjen Pajak."
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata remunerasi berarti pembelian hadiah (penghargaan atas jasa dan sebagainya) atau imbalan. Contoh: pemerintah menetapkan peraturan khusus mengenai remunerasi kepada pegawai negeri.
Remunerasi diberikan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung pegawai. Sistem ini dinilai lebih adil karena memberikan imbalan kepada pegawai menurut beban kerja, risiko, dan kinerja yang dihasilkan dengan memerhatikan peringkat jabatan (grade) pegawai.
DJP Kemenkeu menerapkan sistem remunerasi sebagai bentuk imbalan kepada pegawai sejak bergulir modernisasi administrasi perpajakan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar pada 2002) yang kemudian diberlakukan secara nasional pada akhir 2007.

Sulit Disamakan
Pengaturan penghasilan pegawai termasuk remunerasi antara PNS DJP Kemenkeu dan pegawai swasta sulit disamakan. Selain sumber dana dan regulasi (menyangkut kepegawaian dan keuangan) yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang tidak sama.
Pegawai DJP Kemenkeu punya tugas utama menghimpun penerimaan pajak nasional, sedangkan divisi pajak swasta dan/atau konsultan pajak punya kepentingan menghemat pembayaran pajak baik secara legal melalui tax plan maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (tax evasion).
Perpajakan di negara kita menganut sistem self assessment yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemeriksaan yang dilakukan DJP Kemenkeu bertujuan terutama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (compliance audit).
Jika terbukti ada kekurangan pembayaran, DJP Kemenkeu dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.  Wajib pajak yang tidak diperiksa dalam waktu lima tahun belum tentu tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, melainkan akibat keterbatasan yang dimiliki DJP baik dalam hal jumlah pemeriksa maupun ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan.
Terhadap wajib pajak yang demikian, negara memberikan apresiasi dengan memberikan kepastian hukum bahwa data yang disajikan dalam surat pemberitahuan (SPT) menjadi pasti.
Keempat, "Jika kesimpulan pemeriksaan pajak dari Ditjen Pajak ada kurang bayar pajak maksimal 5% dari total pajak yang terutang pada tahun yang diperiksa Ditjen Pajak, seluruh karyawan divisi pajak perusahaan swasta yang diperiksa dan/atau konsultan pajaknya tetap berhak memperoleh remunerasi/bonus tersebut."
Pernyataan ini barangkali linier dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan a apabila dalam waktu lima tahun wajib pajak tidak diperiksa, dia dianggap berprestasi karena data dalam SPT dianggap benar (datanya menjadi pasti) sehingga layak mendapatkan bonus.
Demikian juga dalam hal terdapat temuan yang berakibat pada kekurangan pembayaran pajak, sepanjang tidak melebihi 5% juga dianggap berprestasi.
Saya tidak mengetahui landasan ilmiah pernyataan ini selain barangkali hanya anggapan saja, baik dalam konteks penetapan persentase kurang bayar maupun dasar perolehan bonus.
Kelima, "Perpres No. 37/2015 ini tidak hanya diskriminatif bagi praktisi perpajakan swasta. Perpres ini juga diskriminatif bagi pegawai negeri sipil (PNS) di instansi lain… Remunerasi berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan diskriminatif terhadap instansi lain yang tidak memperoleh remunerasi terutama bagi guru dan prajurit TNI serta anggota Polri."
Berdasarkan uraian di atas, remunerasi bukan barang baru dalam dunia pegawai negeri sipil. Kementerian Agama, misalnya, mendapatkan alokasi remunerasi Rp2,8 triliun. Demikian juga TNI dan institusi lainnya.
Dengan demikian, adalah tidak benar jika remunerasi yang diberikan kepada pegawai DJP Kemenkeu sebagai bentuk diskriminasi, melainkan imbalan yang pantas diterima sesuai dengan capaian kinerja.
Perpres No. 37/2015 juga secara tegas mengatur adanya punishment dalam bentuk penurunan tunjangan kinerja jika ternyata DJP Kemenkeu gagal mencapai kinerja penerimaan pajak nasional.
Menghimpun penerimaan negara dari pajak bukan tugas yang mudah. Aparat pajak berhadapan tidak saja dengan tabiat manusia yang tidak suka dipungut pajak, tapi juga dengan celah-celah yang timbul dan dimiliki peraturan perpajakan kita yang banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak.
Hal ini diakui dan banyak dikaji secara akademis. Belum lagi tekanan politik penguasa dan legislatif yang tidak jarang justru berakibat pada penurunan jumlah penerimaan pajak.
Masyarakat semestinya mendukung upaya memperkuat institusi pajak negara kita seperti negara lain dalam bentuk tax authority yang langsung bertanggung jawab kepada kepala negara, bukan lembaga setingkat eselon I seperti DJP Kemenkeu.
Tentu semuanya kembali kepada keputusan politik antara pemerintah dan legislatif. Masyarakat sangat berharap penerimaan pajak tercapai dengan jaminan kesejahteraan terwujud sebagaimana janji pemerintah khususnya presiden pada waktu kampanye dulu.
Ini berarti kita mempunyai keinginan yang sama agar target penerimaan pajak menurut APBN-P 2015 senilsi Rp1.489,3 triliun dapat tercapai.
Namun, aneh bin ajaib, rencana pemerintah melakukan sejumlah langkah meningkatkan penerimaan pajak seperti kebijakan pelaporan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito harus dicabut lantaran dinilai melanggar UU Perbankan.
Perhitungan DJP Kemenkeu, kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan pajak hingga senilai Rp 1,25 triliun. Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa layanan jalan tol sebesar 10% juga tertunda dari jadwal 1 April.
DJP Kemenkeu sudah mengeluarkan aturan yang melandasinya tetapi hal itu dibatalkan atas instruksi Presiden Joko Widodo karena waktu pelaksanaannya dinilai kurang tepat. Belum lagi objek pajak lainnya yang semestinya dikenakan pajak malah mendapatkan fasilitas bebas pajak.
Paradoks seperti ini menunjukkan cara pandang masyarakat yang hipokrit. Di satu sisi tidak mau membayar atau dikenai pajak, sementara di sisi lain ingin agar penerimaan pajak tercapai.
Inilah tanggung jawab kita bersama dan kewajiban pemerintah khususnya presiden sebagai kepala negara untuk memikirkan bagaimana caranya agar DJP Kemenkeu sebagai institusi pemungut pajak lebih kuat dan didukung instansi pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya. (Naskahini pendapat pribadi, tidak mengatasnamakan institusi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan)



sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.