Hadi Poernomo Enggan Penuhi Panggilan KPK


Skalanews - Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo enggan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT BCA tahun 1999.
Menurut kuasa hukum Hadi, Maqdir Ismail pihaknya meminta agar KPK melakukan penundaan pemeriksaan selama proses sidang praperadilan yang diajukan mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu berjalan.
"Beliau (Hadi) tidak hadir, karena sedang diajukan praperadilan," ujar Maqdir saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (10/4).
Maqdir pun menyebutkan pihaknya sudah melayangkan surat permohonan ke KPK. "Pagi tadi kolega kami Yanuar P Wasesa datang untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran pak HP (Hadi Poernomo) ke KPK," jelasnya.
Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004. Dalam kasus ini, selaku Dirjen Pajak, ia diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak.
Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.
Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.
Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak sehingga tidak cukup waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Negara diduga dirugikan senilai Rp 375 miliar.
Atas penetapannya sebagai tersangka, Hadi menggugat KPK melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Yanuar Wasesa Hadi menilai, KPK tidak berwenang menyelidiki kewenangannya sebagai Dirjen Pajak dalam menerima atau menolak keberatan wajib pajak. Hal tersebut, kata Yanuar, diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU Nomor 99 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KPP).
Lagi pula, menurut Yanuar, putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah tipikor. Hal tersebut, kata dia, diatur dalam Pasal 14 UU Tipikor bahwa pelanggaran UU perpajakan masuk ke ranah tipikor jika ada uang timbal balik dari pelanggar pajak.
"Ini tidak ada. Ketua KPK dulu Abraham Samad kira-kira itu ngomong, KPK tidak bisa (menangani) kecuali ada feedback. Menerima keberatan pajak itu kan bukan kebijakan, tetapi kewenangan," kata Yanuar.
Sidang praperadilan Hadi sedianya digelar pada 30 Maret 2015 lalu. Namun, hakim memutuskan menunda sidang hingga dua pekan menjadi tanggal 13 April 2015 karena tim hukum KPK tidak menghadiri sidang. (Bisma Rizal/bus)

sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.