Hadi Poernomo Kembali Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Hadi yang datang mengenakan batik cokelat tersebut didampingi kuasa hukumnya, Yanuar Wasesa, tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB.
Tersangka kasus dugan korupsi permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) pada 2003 itu tak bicara banyak. Ia hanya menegaskan siap menjalani proses pemeriksaan di KPK.
"Kita ikuti proses hukum di KPK," kata Hadi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2015).
Hadi juga mengaku siap jika pemeriksaan kali ini akan berujung pada penahanan dirinya. "Kalau soal penahanan, kita ikuti saja," tandasnya.
Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Hadi Poernomo akan diperiksa hari ini sebagai tersangka.
"Iya, hari ini penyidik memanggil HP untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya.
Perkara yang menjerat Hadi Poernomo ini bermula saat Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) pernah mengusut dugaan pengemplangan pajak yang diduga dilakukan BCA. Sumihar Petrus Tambunan selaku Direktur Pajak Penghasilan pada 2003 langsung mempelajari dokumen yang diajukan BCA sebagai keberatan pajak.
Setahun kemudian, Direktorat PPh merampungkan kajiannya. Hasilnya Dirjen Pajak menolak permohonan keberatan pajak BCA. BCA diwajibkan melunasi tagihan pembayaran pajak tahun 1999 sebesar Rp 5,77 triliun. Untuk pelunasannya, BCA diberi tenggat hingga 18 Juni 2004.
Kemudian, dokumen risalah tadi diserahkan ke Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak. Sehari sebelum tenggat, BCA membayar tagihan pajaknya (17 Juli 2004), Hadi menandatangani nota dinas Dirjen Pajak yang ditujukan kepada bawahannya, Direktur PPh.
Isi nota dinas ini bertolak belakang dari risalah yang dibuat Direktur PPh. Hadi justru mengintruksikan kepada Direktur PPh agar mengubah kesimpulan risalah yang awalnya menolak menjadi menyetujui keberatan.
Atas perbuatan Hadi, diduga telah merugikan negara sekitar Rp375 miliar. Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
LOV
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.