Kanwil DJP Jawa Barat II Pantau Aktivitas PMA di Kawasan Industri Karawang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II terus memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan PMA yang ada di wilayah kerjanya. Pemantauan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II.

"Kami bekerjasama dengan Direktorat jenderal Bea dan Cukai, terus bekerjasama tukar menukar data untuk memantau aktivitas bisnis dan pelasaksanaan kewajiban perpajakan dan kewajiban bea cukai perusahaan Saudara-Saudara", demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji kepada para CEO perusahaan PMA yang ada di kawasan industri Karawang dan sekitarnya pada acara Penyerahan Sertifikat Elektronik dan Sosialisai e-Faktur.

Acara yang dihadiri oleh Direktur Perpajakan I, Irawan dan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, Susiwijono dilaksanakan di Lotus Lakes Golf Club Karawang, diawali dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, dilanjutkan dengan paparan oleh Direktur Perpajakan I dan paparan oleh Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji menjelaskan bahwa, banyak PMA kendati sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia belum membayar Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian, padahal disatu sisi, kegiatan bisnisnya terus mengalami kemajuan.

"Bayangkan, impornya jalan terus dan makin hari makin besar, tetapi Pajak Penghasilannya tidak ada," tegasnya. "Kami tidak akan main-main karena kami sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk terus memantau aktivitas perusahaan Saudara-Saudara", lanjut Angin Prayitno Aji.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dalam paparannya menjelaskan bahwa saat ini data-data arus barang melalui Kantor Pelayanan BC di seluruh Indonesia bisa diakses Direktorat Jenderal Pajak secara online.

Data-data tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh DJP untuk melakukan uji silang kewajiban perpajakan para wajib pajak tersebut. Drektur Peraturan Perpajakan I, Irawan menjelaskan dalam paparannya tentang inovasi yang telah, sedang dan masih akan dikembangkan oleh DJP dalam rangka memberikan layanan terbaik pada wajib pajak.

"Contohnya dengan e-Faktur ini, para wajib pajak bisa lebih mudah bertransaksi dan lebih pasti tentang lawan transaksinya karena ada proses validasi terlebih dahulu terhadap faktur elektronik yang diterbitkan oleh PKP", ucapnya.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala Kanwil DJP Jabar II meminta dengan tegas kepada para CEO yang mayoritas adalah orang Jepang, untuk melaksanakan kewajibannya secara benar.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.