Kapal Asing Pengangkut BBM Raih Fasilitas PPN tak Dipungut

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapal angkutan laut bahan bakar minyak (BBM) luar negeri akan memberikan kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai kelaziman internasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahar Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.
Menurut PP ini, atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri tersebut diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut.
"Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud adalah bahan bakar minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) 380 dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217, dan/atau spesifikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dalam laman Setkab, Selasa (14/4/2015).
Fasilitas PPN tidak dipungut itu, menurut PP ini, dapat diberikan sepanjang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bahar minyak sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 2 Ayat 2).
Selain itu, PP ini juga menegaskan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan diberi cap atau keterangan yang menerangkan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut tersebut berdasarkan PP Nomor 15/2015 itu.
Apabila dalam jangka waktu satu bulan, PPN yang terutang tersebut belum dibayar, Ditjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
Adapun peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan," mengutip bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 yang telahh ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2015 itu.
AHL
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.