Komisi XI DPR Wacanakan Undang-undang Pajak e-Commerce



VIVA.co.id - Anggota DPR RI Komisi XI, Muhammad Misbakhun, menilai pajak e-commerce harus diperkuat dengan struktur undang-undang yang jelas. Aturan ini harus diperhitungkan dengan tetap memberi ruang kepada pelaku bisnis e-commerce.
"Memang sudah saatnya pengenaan pajak itu adil, bisnis offline dan online itu sama, karena sama-sama bisnis. Tetapi, aturannya harus diperkuat dengan aturan yang detail dengan tetap memberikan ruang kepada bisnis sedang berkembang dan sehingga pelaku bisnis bisa patuh," ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa 14 April 2015.
Menurutnya, aturan ini harus diperkuat dengan struktur perundang-undangan yang kuat. "Pemerintah harus waspada, karena orang saling mempertentangkan aturan. Itu yang harus diwaspadai, karena pengusaha itu sekarang lebih pinter ngakalin," ungkapnya.
Dengan meningkatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia, menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mengatur aspek perpajakan transaksi e-commerce dalam optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang.
Seperti diketahui, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenkominfo, sedang menggodok aturan pajak kepada bisnis e-commerce demi mencapai target pajak tahun ini sebesar Rp1.296 triliun. (asp)

Baca Juga :
Bank Gunakan Vendor IT Lokal, Tiongkok Ditekan Internasional
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.