Menperin Perjuangkan Keringanan Fiskal bagi Industri Galangan Kapal

Metrotvnews.com, Surabaya: Pelaku industri galangan kapal selama ini terbebani aturan perpajakan dalam produksi kapal. Padahal, pemerintah meminta produksi galangan kapal dalam negeri ditingkatkan untuk mengurangi impor kapal.
Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Yance Gunawan, mengatakan pihaknya terjepit pada kondisi dilematis. Pertama, sebut dia, adalah bea masuk untuk perlengkapan dan mesin mencapai 5-15 persen.
"Ini membuat kami susah bersaing dengan negara lain," ujar Yance kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin saat mengunjungi lokasi galangan kapal Dumas di Surabaya, Jumat, 17 April, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Sabtu (18/4/2015).
Masalah kedua, lanjut dia, piihaknya tak bisa berharap banyak pada produksi komponen kapal dalam negeri. Lantaran hampir sebagian besar komponen kapal mesti didatangkan dari luar negeri alias impor. "Yang dari kita sendiri, dari dalam negeri, ya hanya plat dan cat," ujar dia.
Menanggapi hal itu, Menperin Saleh Husin mengungkapkan, pihaknya tengah mendesak realisasi fasilitas keringanan fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dipungut bagi industri galangan. "Ini sedang kami perjuangkan agar secepatnya berlaku karena rekan-rekan industri galangan sangat membutuhkan," tegas Saleh.
Selain itu, imbuh dia, pemerintah juga mendorong rangsangan lainnya seperti kemudahan perijinan dan investasi. Soal produksi komponen, Saleh juga menyatakan pihaknya terus mempromosikan peluang investasi industri komponen kapal di dalam negeri.
"Selain memperkuat industri perkapalan, juga agar bisa menekan biaya produksi," pungkas Saleh.
AHL
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.