PBB Dihapus, Pemkab Tangerang Bakal Minta Ganti Rugi

indopos.co.id – Pemerintah Kabupateb Tangerang menyatakan bakal meminta ganti rugi ke pemerintah pusat, apabila rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberlakukan. Ditempat terpisah, Pemkot Tangerang menyatakan kekhawatiran pemberlakuan aturan yang dicanangkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara detail wacana tersebut. Hanya saja, apabila diberlakukan tentu saja diprediksi bakal menghambat realisasi program pembangunan ayang dicanangakan.
"Wacananya dihapus. Nah ini kan bakal mengurangi PAD dari dua sektor tersebut (NJOP dan PBB, red)," ujarnya.
Masih menurut Mirsyad, pihaknya sendiri tidak mempermasalahkan apabila wacana itu diberlakukan. Hanya yang perlu jadi perhatian pemerintah pusat, perlu ada kesefahaman bersama terkait dengan solusi terkait menurunnya PAD, apabila NJOP dan PBB tidak lagj dapat ditarik dari warga.
Bahkan Islandar Mirsyad lebib spesifik menyebut perlu ada ganti rugi atau suntikan dana segar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nilai dari sana segar dimaksud harus sesuai dengan nilai dari PAD NJOP dan PBB yang tidak lagi bisa ditarik dari warga.
"Benar apabila pemerintah daerah harus mencari sumber PAD lain. Namun pencarian itu kan sifatnya tidak sporadis dan butub waktu. Saat PBB dan NJOP dihapus penarikan pajaknya, otomatis PAD akan berkurang drastis. Inilah yang bakal jadi masalah. Karena itu harus ada suntikan dana yang sesuai agar program pembangunan yang dibiayai dari pajak tidak tersendat," katanya sembari menjelaskan targetan PBB tahuna 2015 ini mencapai Rp225 miliar.
Terpisah, Sekda Kota Tangerang Dadi Budari mengaku pihaknya juga mengkhawatirkan hal serupa. Bahkam Kota Tangerang terang Dadi saat ini sengaja membuat Dinas PBB dan PHTB untuk lebih mendongkrak pendapatan dari sektor yang bakal dihapuskan tersebut.
Kota Tangerang terang Dadi pada tahun 2015 ini menargetkan pemasukan dari BPHTB senilai Rp290 miliar lebih dan PBB ditarget Rp319 miliar. Atas itu, apabila wacana penghapusan PBB dan NJOP dilakukan, dampaknya bakal terasa dalam program pembangunan yang dananya berasal dari PAD.
"Tentu akan ada imbasnya. Ini bagjan dari kekhawatiran kami juga," ucapnya.
Seperti diketahui, wacana penghapusan PBB dan NJOP dicanangkan karena pada beberapa pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan baik daerah dan nasional, selalu terganjal oleh besaran dana ganti rugi yang diminta warga. Besaran ganti rugi yang diminta pemilil lahan terkadang mengikuti harga pasar yang merujuk pada NJOP dan PBB.(fin)
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.