Sri Mulyani Ingatkan Pemerintah Soal Penghindaran Pajak

JAKARTA - World Bank (WB) meminta pemerintah negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang mengedepankan transparansi dan melaksanakan pengawasan pajak efektif. Dengan demikian, maka kasus penghindaran pajak tidak akan terjadi.
"Untuk memberantas penghindaran pajak, negara-negara harus memiliki kebijakan transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta kemampuan untuk melaksanakan pengawasan pajak yang efektif," kata Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data UNCTAD, sebuah konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, lebih dari 60 persen perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai ada potensi untuk memindahkan laba dari kawasan pajak-tinggi ke yurisdiksi pajak-rendah, dan hal ini kerap terjadi melalui beragam aktivitas penghindaran pajak yang ilegal.
"Terkadang itu juga dilakukan melalui bentuk legal penghindaran pajak dan manipulasi, termasuk 'mispricing' perdagangan dan transfer, pembayaran meragukan antara perusahaan induk dengan anak usahanya, dan mekanisme pemindahan laba yang dirancang untuk menyembunyikan pendapatan yang sesungguhnya," katanya.
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.