Tidak Hadir Lagi, KPK Ancam Panggil Paksa Hadi Purnomo

indopos.co.id – Proses praperadilan kini menjadi senjata para tersangka untuk menghindari pemeriksaan perkara. Ini juga yang dilakukan Hadi Purnomo, mantan dirjen pajak yang terjerat kasus korupsi terkait keringanan pajak BCA. KPK pun mengancam memanggil paksa dirjen pajak di era tiga presiden (Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono) itu jika sekali lagi tak hadir.
Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengungkapkan, penyidik sudah membahas hal teknis terkait kemungkinan penjemputan paksa Hadi Purnomo. "Kami sudah layangkan surat pemanggilan ketiga," ujarnya. Sesuai dengan aturan, pada surat pemanggilan ketiga itu penyidik KPK berwenang langsung menjemput paksa Hadi.
Johan mengatakan praperadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menghadiri pemanggilan. "KPK tentu harus menghormati praperadilan, namun proses perkara juga harus tetap jalan," terangnya. Selama ini pemanggilan paksa beberapa kali dilakukan KPK, baik terhadap seorang tersangka maupun saksi.
Hadi Purnomo sendiri terakhir kali dijadwalkan untuk diperiksa pada Jumat (10/4). Namun dia tidak hadir dengan alasan masih mengajukan praperadilan. Pemanggilan Jumat kemarin merupakan yang ketiga kalinya. Hadi pertama kali dipanggil pada 5 Maret lalu. Kala itu, Hadi tak hadir dengan alasan sakit. Sepekan kemudian, 12 Maret dia dipanggil dan tak datang dengan alasan mengajukan prperadilan.
Kemungkinan, meskipun Hadi akan dijemput paksa, mantan Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) tersebut tak akan ditahan. Sebab, informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan berkas pemeriksaan Hadi masih belum mencapai 60 persen.
Angka tersebut biasanya menjadi pertimbangan KPK menahan seorang tersangka. KPK harus penuh perhitungan melakukan penahanan karena adanya keterbatasan masa penahanan.
Seperti diketahui, Hadi Purnomo berstatus tersangka sejak 21 April 2014. Dia disangka menyalahgunakan jabatan dan wewenang saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak. Pada kurun 2003-2004, Hadi memberikan keringanan pajak BCA.
Atas perbuatannya itu, Hadi dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Pasal-pasal itu mengancam Hadi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (gun/sof)
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.