Usulan Makam Mewah Bakal Kena Pajak Sudah Dilaporkan ke Jokowi

Jakarta -Usulan makam mewah akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam paket rencana kebijakan agraria yang sedang disusun pemerintah. Persoalan ini sudah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi di Istana, 1 April lalu.
"Termasuk dalam pembicaraan PBB dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang jadi hasil ratas kemarin. Kan waktu itu khusus dibahas kan. Iya (sudah dilaporkan). Soal itu kan bagian dari PBB," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan di Istana, Jumat (17/4/2015).
Ia mengatakan soal rencana paket kebijakan keringan PBB atau pengurangan pembayaran PBB sudah hampir final, termasuk soal penetapan batas atas sebuah NJOP wilayah. Sedangkan terkait PBB untuk makam mewah masih dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Tapi yang dua untuk format PBB itu kan dihapuskan atau pengurangan. Kan ini lagi kita finalkan. Saran dia kan begitu, karena PBB itu jangan dilihat dari aspek objeknya," kata Ferry.
Sebelumnya, pemerintah juga sedang menyiapkan aturan soal pembebasan PBB bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan masyarakat yang tak mampu termasuk seorang pensiunan di kawasan elit juga bisa dapat keringanan, atau PPB-nya diutangkan sampai dijual lahan/rumahnya.
Ferry mengatakan rencana kebijakan ini sebagai asas keadilan dan meringankan masyarakat. Secara prinsip, menurutnya ketentuan pajak itu mengacu pada subjek pajaknya (wajib pajak), bukan pada objek tanahnya. Ketentuan PBB pun masih tetap berlaku, alias tak ada penghapusan penarikan PBB.
"Jadi kewajiban itu tidak melekat pada objek. Kalau saya tidak mampu membayar pajak, maka saya diringankan, dihapuskan, atau dipotong. Tapi ketika saya jual dan yang menempati orang mampu, jadi di lahan yang sama dia wajib membayar karena mampu," kata Ferry di Istana Negara, awal bulan ini.
(hen/hds)
sumber


~ http://www.soalpajak.com ~

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.