Wow, Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Rp12-117 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pemungutan pajak maka telah ada Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Pajak.
Peraturan Presiden ini dikeluarkan guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Maret 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak.
"Tunjangan Kinerja itu diberikan kepada Pegawai (PNS, anggota TNI/Polri, dan pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan Ditjen Pajak setiap bulan," demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Minggu (5/4/2015).
Adapun besaran tunjangan kinerja dimaksud, meliputi mulai dari level tinggi di Pejabat Struktural (Eselon I) sebesar Rp117 juta sampai dengan level bawah di Account Representative Tk. V sebesar Rp12 juta.
Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada pegawai DJP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengembangan organisasi dan SDM. Pemberian Tukin bertujuan untuk meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja pegawai DJP khususnya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tukin juga dikaitkan dengan sistem pemberian reward and punishment.
Anggaran Tukin DJP sesuai Perpres Nomor 37 Tahun 2015 telah tersedia pada APBN-P 2015. Saat ini, Sekretariat Jenderal dan DJP sedang menyiapkan proses kelengkapan administrasi, antara lain Revisi DIPA dan pembaruan Sistem Aplikasi Tukin sebelum melakukan pencairan. Pencairan Tukin diperkirakan bisa dilaksanakan pada minggu ke-3 April 2015. Pencairan dilakukan untuk rapel selisih Tukin Januari-April 2015 terlebih dahulu. Tukin Mei 2015 diberikan sesuai dengan besaran yang diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015.
Struktur dan besaran Tukin telah disesuaikan dengan tanggung jawab, risiko, dan peran dari masing-masing posisi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Selain itu Tukin juga mempertimbangkan peringkat jabatan, pangkat, dan pengalaman kerja.
Besaran kenaikan Tukin Pejabat Struktural lebih tinggi dari besaran kenaikan tunjangan AR/Pelaksana mengingat Tukin pejabat struktural sebelum kenaikan dinilai masih di bawah benchmark antara lain BUMN besar dan perbankan, sedangkan Tukin AR/Pelaksana sudah di atas benchmark pasar tenaga kerja.
Struktur besaran Tukin sesuai Perpres 37 Tahun 2015 akan terus dievaluasi dan dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa pemberian tukin tersebut sudah sesuai dengan tujuannya yaitu mendorong kinerja pegawai DJP sesuai dengan tanggung jawab, peran, dan risiko dalam pelaksanaan tugas optimalisasi penerimaan perpajakan.
ABD
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.