403 Pengguna Faktur Pajak Fiktif Berkomitmen Melunasi Pajaknya

403 Pengguna Faktur Pajak Fiktif Berkomitmen Melunasi Pajaknya (yos w hadi/wiyoso hadi)

403 Wajib Pajak atau 80,76% dari total 499 Wajib Pajak di wilayah DKI Jakarta yang dipanggil Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transakasi Yang Sebenarnya mengaku bersalah karena telah menggunakan menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan berkomitmen untuk membayar pajak yang mereka selewengkan.

Ke-403 Wajib Pajak itu terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Jakarta Selatan sebanyak 64 WP, di Kanwil DJP Jakarta Barat sebanyak 92 WP, di Kanwil DJP Jakarta Pusat sebanyak 92 WP, di Kanwil DJP Jakarta Timur sebanyak 70 WP dan di Kanwil DJP Jakarta Utara sebanyak 85 WP.

Jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diklarifikasi terhadap 499 Wajib Pajak yang hadir dalam pemanggilan tersebut adalah sebesar Rp.934.209.374.373,- sedangkan nilai PPN yang disetujui untuk dilakukan pembetulan dan pembayaran adalah sebesar Rp. 715.024.199.259,-

Pengguna Faktur Pajak Fiktif yang terdaftar sebagai WP di Kanwil DJP Jakarta Selatan berkomitmen untuk melunasi PPN Rp. 98,79 miliar, yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Barat Rp. 84,94 miliar, yang di Kanwil DJP Jakarta Pusat Rp. 163,30 miliar, yang di Kanwil DJP Jakarta Timur Rp. 152,13 miliar dan yang terdaftar sebagai WP di Kanwil DJP Jakarta Utara menyepakati  untuk melunasi PPN senilai Rp. 215,27 miliar.

Meski masa tugas Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transakasi Yang Sebenarnya telah berakhir pada 31 Desember 2014 lalu namun Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pengawasan terhadap mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPN, baik pelaporan, pembayaran maupun pengkreditan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memperketat pengawasan pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan memastikan bahwa identitas yang digunakan Wajib Pajak adalah valid dan sah, serta memastikan bahwa usaha yang dilakukan Wajib Pajak adalah nyata melalui cek fisik dan lokasi sehingga penyalahgunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat semakin diminimalisir sejak awal.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.