Cilegon, Kota Pertama Terapkan PBB Gratis

Metrotvnews.com, Cilegon: Cilegon menjadi kota pertama di Indonesia yang berani membebaskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin. Pemerintah kota (Pemkot) Cilegon membebaskan PBB bagi tanah dengan nilai PBB sebesar Rp100 ribu dan menghapuskannya secara kolektif tahun ini.
Pembebasan PBB warga Kota Cilegon dilakukan atas dorongan reformulasi penghapusan PBB Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkot Cilegon. Khususnya, penghapusan PBB kepada masyarakat berkategori tidak mampu.
"Langkah luar biasa yang digagas Wali Kota Cilegon (Iman Ariyadi) ini harus diapresiasi. Pemerintahan yang solid banyak melahirkan hal-hal yang bermanfaat," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Senin (11/5/2015).
Adanya kebijakan ini, kata Ferry, menunjukkan bahwa kepala daerah sudah mafhum bahwa PBB merupakan salah satu mekanisme untuk menyejahterakan warga.
"Kepedulian inilah yang saya rasa penting. PBB yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebuah instrumen yang dipandang tidak bisa terpisah kepada upaya menyejahterakan rakyat," ucap Ferry.
Menurutnya, aneh jika tidak ada pembebasan PBB bagi masyarakat tidak mampu di tengah upaya pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Belum lagi ada instrumen Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Kita setidaknya menegaskan bahwa negara bisa memastikan agar warga hidup dengan tenang dan mengembangkan kesejahteraannya. Kalau tidak mampu (bayar PBB) harus dibebaskan. Tetapi, kalau mampu tentu wajib untuk membayar," ujarnya.
Sebaliknya, jika ada tanah yang diberikan kepada pengusaha, maka PBB tetap berlaku atau tidak dibebaskan karena sudah mendapatkan manfaat ekonomi. Begitu juga warga yang sudah punya rumah kedua atau ketiga, PBB akan tetap dikenakan.
"Program di daerah ini (Cilegon) merupakan contoh. Masa Cilegon bisa, daerah lain tidak bisa," sindir Ferry.
Wali Kota Cilegon, Iman Ariyadi, menjelaskan bahwa upaya pembebasan PBB di wilayahnya merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat kecil. Hampir 30 persen masyarakat kecil Kota Cilegon terbantu dengan pembebasan PBB tersebut.
"Kementerian (Agraria) sudah menjalin komunikasi dengan baik dengan Pemkot Cilegon. Kota Cilegon siap membantu program kementerian yang bisa menyejahterakan masyarakat melalui pembebasan PBB," kata Iman.
AHL
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.