Di Forum Asia Pasifik, Pajak Pun Jadi Kunci Pembiayaan Stabilitas Pembangunan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro bersama 200 perwakilan pejabat tinggi negara Asia Pasifik, termasuk Wakil Presiden Iran, dan perwakilan organisasi internasional serta perwakilan masyarakat madani selama dua hari (29-30 April 2015) telah mengadakan pertemuan konsultasi Asia Pasifik.
Bambang mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung dari kemarin, negara-negara Asia Pasifik mengambil kesepakatan dalam isu pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai outcome document.
Dokumen tersebut, nantinya akan menjadi masukan dari Asia Pasifik dalam bahasan global yakni Third International Conference on Financing for Development yang akan diselenggarakan di Ethiopia, 13-16 Juli mendatang.
"Kita cari tema baru untuk pembangunan global, mengingat konsep Millenium Development Goals (MDG's) akan selesai pada 2015," tukas Bambang dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).
Dalam pertemuan dua hari tersebut, kata Bambang membahas berbagai isu dan tantangan negara-negara Asia Pasifik terkait pembiayaan. Pertama, mobilisasi sumber dana keuangan yang ada, serta meningkatkan kapasitas keuangan.
"Dalam pertemuan ini sepakat, pengumpulan pajak merupakan kunci utama bagi stabilitas pembangunan. Karena, penerimaan pajak yang memadai itu menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Jadi ini bukan isu Indonesia saja, tapi juga global dimana yang paling penting memobilisasi pajak," ujar dia.
Selain itu juga membahas bagaimana membangun inovasi-inovasi baru dalam pembiayaan pembangunan terutama dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, meningkatkan investasi terhadap pembangunan manusia termasuk isu gender, dan infrastruktur.
"Jadi selain membahas pajak, skema pembiayaan bilateral loan dan instrumen dengan obligasi, juga dibahas sedikit soal sukuk, dimana harus didorong dengan Islamic finance untuk pembiayaan infrastruktur," tutur Bambang.
Menurut Bambang, yang bertanggungjawab membiayai pembangunan bukan hanya pemerintah, swasta juga harus dilibatkan. Karena itu, skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah-swasta (KPS) pun dibicarakan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pertemuan itu tidak hanya membahas soal pembiayaan infrastruktur, namun juga mengulik pembiayaan atau kredit bagi UKM, karena semua menginginkan setiap pengusaha di wilayah Asia Pasifik dapat meningkatkan produktivitasnya, di tengah adanya isu perubahan iklim yang mengancam banyak negara kecil.
"Bagi Indonesia memang sangat bermanfaat karena kita mendorong mencari jalan pembiayaan pembangunan dalam skala yang lebih besar. Tentu kita berharap ada kesadaran global pembiayaan itu hal penting selain isu pembangunan," pungkasnya.
WID
sumber


Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.